Setelah pada Selasa lalu (12/12) menyelenggarakan Seri #1 Seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP), seminar kembali dilanjutkan pada Jumat (15/2) dengan tema Memahami Rekomendasi Nomor 8 FATF Dalam Rangka Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi FATF dan Tindak Lanjutnya di Indonesia oleh Eryanto Nugroho, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Zona Pembangunan Bersama di Kawasan…
Berbeda dengan sektor jasa keuangan perbankan, sektor pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri terkait dengan transaksi keuangan. Kehadiran teknologi transaksi yang bersifat scriptless sejak lama membuat kepemilikan saham di pasar modal tidak lagi berbentuk sertifikat cetak. Hal itu memiliki konsekuensi bahwa kepemilikan saham hanya tercatat dalam daftar rekening umum yang dikelola oleh lembaga kustodian termasuk perusahaan-perusahaan…
etelah selesai melaksanakan Focused Group Discussion pertama mengenai Penyusunan Panduan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal, di Jakarta, Rabu (20/12), kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah kegiatan Focus Group Meeting untuk mendapatkan perspektif internasional mengenai isu tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Acara ini diselenggarakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 9…
Indonesia rencananya akan segera bergabung sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) , sebuah badan antar pemerintah yang bekerja menetapkan standar dan mempromosikan mengenai peraturan dan tindakan operasional terkait sistem keuangan untuk memberantas pencucian uang, terorisme dan proliferasi, agar semakin aktif memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Saat ini, pemerintah sedang berupaya memperbaiki…
Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, pada 10 Desember 2017 diselenggarakan diskusi yang mengangkat judul “Disabilitas dan Kekerasan Seksual dalam Akses Keadilan”. Kegiatan diskusi ini diselenggarakan atas kolaborasi tiga lembaga, yaitu MaPPI FHUI, SIGAB dan LBH Apik. Diskusi ini diselenggarakan di dua kota secara bersamaan, yaitu di Jakarta dan Yogyakarta. Hadir sebagai…
Pemerintah saat ini telah mendukung gagasan Kota HAM melalui komitmen politik sebagaimana telah secara tegas disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya memperingati Hari HAM Sedunia bulan Desember 2015, yang secara khusus mengapresiasi dan mendorong perbanyakan inisiatif Kabupaten/Kota HAM seperti yang dilakukan oleh Kota Solo, Wonosobo, Palu dan Jayapura. Langkah tersebut merupakan terobosan positif dari Pemerintah untuk…
Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum). Tim akreditasi internal ini dibentuk untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indoensia sesuai standar sertifikasi ISO:2015. Selain itu, ikut dikuatkan dengan penerapan International Framework for Court Excellent (IFCE), Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, standar…
SISTEM peradilan di Indonesia masih perlu dibenahi. Hal itu mengacu pada masih banyak pengadilan di Indonesia yang belum disertifikasi. Hingga saat ini baru 24 pengadilan tinggi dan 185 pengadilan negeri yang terakreditasi. Ketua Tim Penjaminan Mutu Mahkamah Agung Wahyudin mengatakan, selama dua tahun terakhir, pihaknya telah melakukan sertifikasi terhadap 30 pengadilan tinggi dan 352 pengadilan…
Universal Periodic Review (UPR) adalah mekanisme evaluasi terkait situasi hak asasi manusia di suatu negara oleh negara-negara lain. Forum ini dilakukan secara berkala dalam skema Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UPR berdiri melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/251 pada 15 Maret 2006 yang memberikan mandat kepada Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan…