Sengketa Batas Maritim dan Zona Pembangunan Bersama

Beberapa tahun terakhir, tensi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan sering meninggi. Berawal dari klaim sepihak atau unilateral claim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan sembilan garis putusnya (nine-dashed lineatau 9DL), reklamasi dan pembangunan pangkalan militer serta infrastruktur fisik di sekitar gugusan Kepulauan Spratly dan Paracel, hingga penentuan sepihak kawasan tradisional penangkapan ikan yang mulai mengganggu kedaulatan…

Konstitusionalitas Perjanjian Transpacific Partnership

Pada kunjungannya ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Jokowi secara mengejutkan menyatakan keinginan untuk bergabung di dalam Trans Pacific Partnership Agreement (TPP). Tindak lanjut pernyataan tersebut semakin menguat dengan pembentukan tim pengkaji yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan pernyataan Jokowi pada forum pertemuan rektor baru-baru ini. Keinginan pemerintah bergabung ke dalam TPP tentu…

Solusi Mempercepat Pembangunan Perbatasan

Masalah di perbatasan adalah persoalan lawas Indonesia yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini. Selain menyangkut sengketa batas wilayah, Indonesia juga belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat di perbatasan, infrastruktur masih buruk, dan aksi kejahatan masih sangat mudah ditemukan. Kompleksitas masalah di wilayah perbatasan negara ini tentunya mengharuskan pemerintah bekerja ekstra keras. Dalam konteks perbatasan darat,…

Mencari Format Kelembagaan Pengelolaan Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (Putusan 36/2012) terkait dengan Pengujian Undang-Undang Minyak dan Gas memberikan dampak yang signifikan bagi kebijakan pengelolaan Migas pada saat ini dan dimasa mendatang. Putusan MK tersebut telah memberikan batasan-batasan tertentu di dalam format kelambagaan pengelolaan Migas, yakni, dengan mengembalikan model pengelolaan Migas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun…