DARI pemilu ke pemilu, persoalan dana kampanye masih saja menjadi ruang abu-abu yang sangat sulit dilihat akuntabilitasnya. Padahal, dana kampanye merupakan instrumen yang amat penting bagi peserta pemilu untuk menjalankan misi pemenangannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur sedemikian rupa mengenai ambang batas maksimal jumlah sumbangan dan asal-usul dana kampanye.…
MAHKAMAH Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat formil dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 25 November 2021. Pilihan Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat adalah untuk memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang memperbaiki UU Cipta Kerja. Perbaikan tersebut…
Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Revisi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Sayangnya, revisi ini meninggalkan sejumlah masalah. Pertama, dari segi proses, pembahasan yang dilakukan DPR bersama pemerintah minim partisipasi publik. Padahal, salah…
Sepanjang 2020, terdapat tiga belas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan oleh DPR. Dari ketiga belas RUU yang disahkan, hanya terdapat tiga RUU prioritas yang telah disahkan, yaitu UU Bea Materai, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja. Padahal, RUU yang diprioritaskan oleh DPR dan Pemerintah adalah sebanyak 37 RUU. Pembentukan UU pada periode ini dianggap sangat…
Meski publik mengecam isi dan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus bergerak cepat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sejak draf rancangan diserahkan oleh pemerintah pada 12 Februari 2020. Badan Legislasi DPR (Baleg) yang ditunjuk membahas RUU kemudian dengan segera membentuk panitia kerja (Panja). Di tengah pembahasan, pemerintah dan…
Setiap bencana besar punya potensi untuk sedikit-banyak mengubah peradaban. Tak terkecuali, pandemi global corona virus desease 2019 (Covid-19) yang sedang dihadapi oleh umat manusia di berbagai negara saat ini. Perlahan tapi pasti, kita lihat potensi perubahan di bermacam aspek peradaban dalam pandemi ini. Suatu kondisi normal yang baru (new normal) semakin terasa mendekat dan membayangi…
Setelah kurang lebih tiga bulan sejak diumumkan oleh Joko Widodo saat pelantikannya sebagai Presiden periode kedua, kebijakan omnibus law (UU sapu jagat) cipta lapangan kerja mulai kelihatan arah pengaturannya. Kementerian Koordinator Perekonomian pada Jumat, (17/1) lalu menjelaskan isi UU sapu jagat tersebut. Ada 11 klaster pengaturan yang berdampak pada 79 undang-undang dan 1244 pasal.…
Siaran Pers PSHK Terkait Pengajuan Draf RUU Cipta Kerja oleh Pemerintah Pemerintah resmi menyerahkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR pada Rabu, 13 Februari 2020. Draf RUU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat berisi 15 bab dan 174 pasal. Draf itu mudah didapatkan melalui aplikasi percakapan online, tetapi ironisnya tidak ada satu pun laman resmi…
Pada hakikatnya, omnibus law di Indonesia yang belakangan ini sedang marak dibahas, sebenarnya adalah undang-undang biasa saja. Punya julukan “omnibus” bukan berarti kemudian jadi memiliki hierarki baru di luar tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Omnibus juga secara hukum bukan pangkat baru, yang membuat undang-undang omnibus jadi bisa dibentuk lewat jalan pintas dan melupakan partisipasi…