Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan pemeriksaan perkara pengujian atas syarat usia minimal menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan melalui permohonan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Ketiga perkara tersebut mempersoalkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mensyaratkan capres dan cawapres untuk berusia…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menggulirkan rencana amendemen kelima Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pada Sidang Bersama MPR RI, Rabu (16/8) kemarin. Wacana amendemen tersebut ditujukan, salah satunya, untuk mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Selain itu, amendemen konstitusi juga dimaksudkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu…
Pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang yang melewati batas waktu masa sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan tata kelola legislasi yang semakin buruk saat ini. Perppu ini dibentuk disertai dengan kontroversi mengenai tidak adanya urgensi kegentingannya dan ketidaktaatan terhadap putusan MK yang memutuskan memperbaiki proses pembahasan UU Cipta Kerja. Alih-alih…
Salah satu peristiwa ketatanegaraan penting yang terjadi di pengujung tahun lalu adalah tercapainya kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam Sidang Paripurna DPR yang dilaksanakan pada 6 Desember 2022. Selanjutnya, RKUHP tersebut disahkan (diundangkan) oleh Presiden pada 2 Januari 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 1…
Tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadikan kondisi Pemilu Serentak 2024 kurang lebih sama dengan Pemilu 2019. Padahal, Pemilu 2019 bukan tanpa cela, ada beberapa isu krusial yang masih muncul diantaranya adalah pemenuhan hak memilih kelompok rentan yang masih perlu diperhatikan, persoalan keterwakilan perempuan, transparansi laporan dana kampanye dan pembiayaan…
Pada Maret 2021 lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah telah sepakat mengeluarkan Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Revisi UU Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021. Sejak saat itu, belum ada lagi pembahasan terkait upaya memasukkan kembali Revisi UU Pemilu ke dalam Prolegnas 2022 yang lalu…
Keberlangsungan kerja Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di banyak negara makin menghadapi tantangan besar terutama semakin terbatasnya ruang kebebasan bagi OMS. Situasi ini telah muncul sejak pertengahan 2000-an yang dipengaruhi oleh beberapa trend yaitu: Pertama, berubahnya pola pembiayaan pembangunan dan peran negara, Kedua, perubahan situasi keamanan terutama menguatnya isu terorisme yang disalahgunakan sebagai justifikasi untuk membatasi…
Apapun kegiatan organisasinya, mulai dari penelitian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, panti asuhan, advokasi, penyayang hewan, relawan bencana dan lain sebagainya, saat ini berpotensi dikategorikan sempit sebagai Organisasi Kemasyarakatan alias “Ormas”. Ada potensi salah arah kebijakan untuk “meng-ormas-kan” seluruh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia. Merespon ini, ada OMS yang bingung, ada yang menolak, ada yang terpaksa…
Aksi #ReformasiDikorupsi merupakan puncak tertinggi penolakan publik terhadap agenda legislasi DPR dan pemerintah sesudah Reformasi 1998. Akhir September 2019 silam, puluhan ribu mahasiswa di hampir semua kota membanjiri jalanan dengan tujuh tuntutan. Pembatalan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2109 tentang Perubahan atas Undang-Undang KPK (selanjutnya disingkat: revisi UU KPK) dan penghentian pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum…