Bersama pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimandatkan untuk mengawasi dan memastikan kinerja eksekutif sepenuhnya berfokus pada penanganan krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Namun, dibandingkan sorotan besar terhadap peran eksekutif, peran DPR masih luput dari radar. Legislator tenggelam dalam ingar bingar pemberitaan Covid-19 dan hanya sesekali muncul ke permukaan. Sepanjang 2020, target kinerja legislasi DPR…
Sorotan atas kinerja legislasi DPR sepanjang 2020 tidak bisa dilepaskan dari konteks bencana pandemi yang melanda Indonesia juga dunia. Hantaman wabah virus semestinya jadi momentum pembuktian bagi anggota legislatif untuk sungguh-sungguh menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran. Catatan ini menjabarkan berbagai masalah terkait kinerja DPR dengan berfokus pada pelaksanaan fungsi legislasi dalam tiga sorotan utama.…
Untuk membubarkan Perseroan Terbatas yang melanggar kepentingan umum, kejaksaan perlu memohon pembubaran ke pengadilan. Sementara untuk membubarkan Ormas, cukup sepihak dengan keputusan menteri. Kenapa? Untuk memahami terbitnya Keputusan Bersama (SKB) yang melarang kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI), tentu tidaklah cukup dengan melihatnya dari kacamata teknis hukum an sich.…
Sejak Presiden Joko Widodo mewacanakan gagasan Undang-Undang sapu jagat (omnibus law) akhir tahun lalu hingga berlangsungnya proses pembentukan UU Cipta Kerja, berbagai upaya pembatasan ruang gerak masyarakat sipil terus terjadi. Sejumlah peristiwa mengonfirmasi hal itu, dan salah satu di antaranya tercermin dari pernyataan presiden yang meminta aparat keamanan untuk mendekati kelompok-kelompok masyarakat yang kritis terhadap…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) terkait Pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Praktik buruk proses legislasi UU Cipta Kerja tidak berhenti pada saat persetujuan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR bulan lalu. Pada Senin, 2 November 2020 tengah malam, salinan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta…
Konsep omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak mengundang perhatian publik pasca pidato Joko “Jokowi” Widodo saat dilantik sebagai presiden untuk periode kedua tahun lalu. Pemerintahan Jokowi menilai omnibus law dapat menjadi solusi dari permasalahan ketidakharmonisan dan jumlah regulasi berlebih dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan istilah omnibus law merupakan hal baru. Namun, secara isi dan fungsi, metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa…
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau omnibus law Cipta Kerja telah resmi disahkan pemerintah bersama DPR pada 5 Oktober 2020. Tak hanya prosedur pembentukannya, mayoritas materi muatannya juga mengandung masalah. Ini adalah proses legislasi buruk Dewan Perwakilan Rakyat yang kesekian kali, seperti halnya pengesahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), dan UU Mahkamah Konstitusi. Mekanisme apa yang bisa…
Lebih dari seminggu sesudah Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disetujui menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah pada Senin, 5 Oktober 2020, publik masih belum dapat mengakses naskah resmi peraturan yang pertama kali diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo tersebut. Hingga 13 Oktober 2020, berbagai pesan berantai dan kiriman warganet di kanal-kanal media sosial mensirkulasikan setidaknya tiga versi…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) JAKARTA, 29/6/2020 — Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 lalu seolah-olah menunjukkan sikap tegas presiden kepada para menterinya terkait lambannya penanganan bencana non-alam Covid-19. Namun, dari sudut pandang hukum tata negara, kemarahan itu justru menimbulkan pertanyaan terkait kewenangan presiden sebagai kepala…