Menjelang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan/Perppu 2/2017 (yang kemudian menjadi UU 16/2017), sejumlah fraksi menyatakan menolak. Mereka antara lain Fraksi Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Beberapa fraksi seperti Demokrat, PPP, dan PKB mendukung dengan catatan, agar dilakukan revisi (setelah ditetapkan…
Menjelang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan/Perppu 2/2017 (yang kemudian menjadi UU 16/2017), sejumlah fraksi menyatakan menolak. Mereka antara lain Fraksi Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Beberapa fraksi seperti Demokrat, PPP, dan PKB mendukung dengan catatan, agar dilakukan revisi (setelah ditetapkan…
Terhitung sejak bulan Januari 2018, masyarakat sipil Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang hukum kehilangan tiga orang figurnya. Asep Rahmat Fadjar, Widodo Budidarmo dan Supriyanto Widodo Eddyono; yang akrab kami panggil Asep, Dodo dan Supi telah berpulang keharibaan-Nya. Asep telah berpulang setahun sebelumnya di Januari 2017, sementara Dodo dan Supi berturut-turut di Desember 2017. …
Terhitung sejak bulan Januari 2018, masyarakat sipil Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang hukum kehilangan tiga orang figurnya. Asep Rahmat Fadjar, Widodo Budidarmo dan Supriyanto Widodo Eddyono; yang akrab kami panggil Asep, Dodo dan Supi telah berpulang keharibaan-Nya. Asep telah berpulang setahun sebelumnya di Januari 2017, sementara Dodo dan Supi berturut-turut di Desember 2017. …
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Komisi II DPR. Hanya saja, untuk membahasnya, Komisi II masih menunggu surat penugasan dari Badan Musyawarah DPR. “Badan Musyawarah DPR sudah sepakat pembahasan Perppu Ormas diserahkan ke Komisi II DPR. Jadi, tidak ada pembentukan panitia khusus,…
Jika kita menyebut kata arbitrase, maka sudah pasti istilah yang satu ini merujuk kepada forum penyelesaian sebuah sengketa di luar mekanisme lembaga peradilan. Iya, arbitrase adalah salah satu mekanisme selain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Lengkapnya soal mekanisme tersebut silahkan membuka dan membaca sendiri UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altenatif…
“Hierarki Peraturan Perundang-undangan” merupakan salah satu materi dalam mata kuliah advokasi kesehatan di fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Untuk materi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, PSHK diminta mengisinya selama beberapa semester terakhir. Mata kuliah Advokasi Kesehatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa FKM. Bahkan, informasi dari Prof. Hadi Pratomo yang mengampu mata kuliah…
Ketika mengevaluasi kinerja legislasi dari aspek kuantitas, kita akan mendapatkan fakta yang sama dari tahun ke tahun, bahkan DPR antar periode. Ukuran yang digunakan adalah capaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan, baik untuk prioritas tahunan maupun lima tahunan. Persoalan capaian Prolegnas yang rendah sebenarnya bukan hanya terjadi pada periode…
Budi Gunawan Pre-Trial Decision Implications on Indonesia’s Criminal Legal System Priority Bills in the 2015 National Legislation Program New Local Election Law: No ‘Public Test’ and a New Special Court Constitutional Court Rejects Akil Mochtar’s Judicial Review on Anti-Money Laundering Law The Constitutional Court Decision: Water Resources Law is Unconstitutional Government Regulation in Lieu of…