Jokowi tidak perlu tunggu judicial review untuk mengeluarkan perppu KPK

Blog

Hingga kini Presiden Joko “Jokowi” Widodo belum menanggapi desakan publik untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) untuk membatalkan revisi undang-undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Desakan itu muncul karena revisi UU KPK dinilai akan membuat lembaga anti-rasuah itu tidak efektif lagi mencegah dan memberantas korupsi. Jokowi beralasan Perppu tak bisa dikeluarkan karena sedang ada…

Omnibus Law Mestinya Jadi Pintu Masuk Pembenahan Hiper Regulasi

Reformasi Regulasi

Namun tidak terbatas sektor investasi, tetapi diarahkan pada pembenahan regulasi yang saling tumpah tindih/bertentangan di semua sektor. Gagasan Presiden Joko Widodo untuk membentuk omnibus law (penyederhanaan peraturan) terus mendapat kritikan/masukan dari elemen masyarakat. Pasalnya, pembentukan omnibus law yang hanya diarahkan peningkatan investasi dinilai sebagai pandangan sempit. Seharusnya, penerapan omnibus law dijadikan sebagai salah satu metode membenahi ribuan regulasi yang…

Fasilitasi Disability Inclusion Training

Aktivitas

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, menjadi fasilitator dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) yang berjudul Disability Inclusion Training pada Selasa (30/7/2019). Kegiatan itu merupakan bentuk peningkatan kapasitas internal dari Rumah KitaB, yang banyak melakukan penelitian dan pendampingan masyarakat di akar rumput. Dalam pelatihan tersebut, Fajri…

Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundangan Indonesia

Reformasi Regulasi, Siaran Pers

Reformasi regulasi menjadi pembahasan luas beberapa bulan terakhir. Momentum pemilihan Presiden dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menjadi pemicu, selain juga kebutuhan yang riil dilapangan. Reformasi regulasi menjadi komitmen Pemerintah untuk merealisasikannya, dan hasilnya sangat ditunggu oleh masyarakat pada umumnya, dan juga dunia usaha pada khususnya.   Berbagai tantangan dihadapi dalam sistem…

Mendorong Perubahan SEMA yang Lemahkan Buruh

Aktivitas

Sejumlah pengurus dan anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Selasa, 29 Januari lalu melakukan kunjungan ke PSHK. Kedatangan rombongan tersebut untuk mendiskusikan dua Surat Edaran Mahkamah Agung terkait dengan ketenagakerjaan yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 3 Tahun 2018. Beberapa materi dalam dua SEMA tersebut dinilai tidak berpihak pada perlindungan hak-hak buruh. Diantaranya,…

Peluncuran Buku Pedoman Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peluncuran buku Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pasar Modal pada Selasa (11/12). Acara peluncuran tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis buku pedoman tersebut oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada perwakilan dari aparat penegak hukum antara lain dari KPK,…

Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Upaya radikal namun diyakini akan memberikan pengaruh cepat. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), M.Nur Solikhin, menjelaskan setidaknya ada dua masalah utama yang terjadi dalam sistem regulasi di Indonesia. Pertama, terus membengkaknya jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia.   Kedua, banyak di antara peraturan perundang-undangan yang ada tersebut justru tidak sinkron satu sama…

Mengapa Mahkamah Konstitusi harus tolak tuntutan Perindo tentang batasan periode jabatan wakil presiden

Blog

Partai Perindo sebagai peserta pemilu hendak membuka ruang mencalonkan kembali Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang telah dua periode menjabat, pada Pemilu 2019. Partai ini mengajukan pengujian konstitusi undang-undang (constitutional review) kepada Mahkamah Konstitusi (MK)atas batang tubuh dan penjelasan ketentuan Pasal 169 huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan itu mengatur bahwa seseorang dapat mencalonkan…

Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya

Siaran Pers, Uncategorized

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), KKB menemukan permasalahan fundamental yaitu pendaftaran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melalui kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Hasil pemantauan KKB (2 Juli 2013 – 31 Januari 2018) menunjukkan bahwa dari sekitar 582 tindakan implementasi UU Ormas, terdapat 175 tindakan…