Chusnul Chasanah, peneliti PSHK, bergabung dalam pelatihan gender dan inklusi sosial. Ketidakadilan berbasis gender masih terjadi di Indonesia seperti yang tercantum dalam laporan Komnas Perempuan. Ketidakadilan itu pun mungkin terjadi akibat ketidaktahuan akan konstruksi sosial yang malah memperkeruh keadaan. Itulah alasan pelatihan terkait gender dan inklusi sosial diadakan pada 21—22 Maret 2017 di Hotel Arion…
Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas, telah menjadi perdebatan karena dianggap menghilangkan kewenangan DPR soal privatisasi BUMN. Namun, hal itu ternyata masih sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Pendapat ini disampaikan oleh peneliti Pusat Studi…
Pemilu KONSTITUSIONALITAS SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS Salah satu isu yang hangat diperdebatkan setiap pembahasan undang-undang tentang pemilihan umum adalah tentang pilihan sistem pemberian suara. Perdebatannya bukan mengenai pilihan antara sistem distrik atau proporsional, karena memang sejak awal pelaksanaan pemilihan umum, kita telah sepakat memilih sistem proporsional yang dianggap lebih mengakomodir kemajemukan di Indonesia.…
LAWmotion #23 hadir untuk menawarkan pilihan cara “Bergerak Bersama Disabilitas”. Dengan tahu apa yang harus dilakukan ketika berinteraksi dengan orang dengan disabilitas melalui LAWmotion #23, diharapkan disabilitas bisa dipahami sebagai keragaman dalam masyarakat. Kekakuan, rasa takut, bahkan sikap berlebih terhadap orang dengan disabilitas dapat dihindari. Dengan begitu, kita bisa menjadi bagian dalam mendorong terciptanya Indonesia…
Deskripsi ini dibuat tanpa bermaksud untuk membatasi makna, tetapi untuk bisa tetap diakses oleh semua orang yang punya kemampuan berbeda. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PSHK menyajikan infografik dengan judul Bergerak Bersama Disabilitas. Tulisan itu disandingkan dengan sebuah ilustasi seseorang yang sedang duduk di kursi roda sambil tersenyum. Ada…
Prof. Simon Butt—profesor hukum tata negara dari University of Sydney yang sebagian besar penelitian dan spesialisasinya merupakan hukum tata negara Indonesia—banyak menjelaskan perbandingan hukum tata negara di Indonesia dengan Australia dalam menyikapi konteks hak tersirat dalam konstitusi negara masing-masing. Ia menyampaikan materi itu pada Internasional Lecture bertema “Implied Rights and Conditional Constitutionalty” yang diadakan STH…
Terik matahari tengah berada di puncaknya ketika tim peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menyusuri jalan-jalan kecil untuk menemui Musa Sanjaya, pengguna pertama mekanisme gugatan sederhana di Surabaya. Bermodalkan alamat yang didapat dari petugas pengadilan, Mulki Shader (peneliti PSHK) dan Liza Farihah (peneliti LeIP)…
Pelatihan ini bukan melulu bicara materi terkait gender, tetapi juga daur belajar dalam proses fasilitasi karena bertujuan untuk belajar menjadi fasilitator dalam pelatihan gender ke depannya. Cara penyampaiannya pun menggunakan metode yang diajarkan. Peserta diajak untuk melakukan sesuatu terkait materi terlebih dahulu untuk kemudian masuk kepada fase mengungkapkan. Proses selanjutnya adalah menganalisis sebelum memberikan kesimpulan. Daur itu bisa terus berulang. Peserta pun…
Sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara turut mempengaruhi sistem legislasi, termasuk ketentuan delegasi peraturan perundang-undangan. Ciri negara dengan sistem pemerintahan parlementer sering kali menjadikan peraturan menteri sebagai sebagai objek perintah delegasi langsung dari undang-undang; praktik yang tentu saja tidak lazim kita temukan pada sistem presidensial. Selain proses, pengaruh sistem pemerintahan terhadap ketentuan delegasi peraturan…