Diskusi Penuntutan Perkara TPPU di Pasar Modal yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Aktivitas

Setelah melakukan dua Focused Group Discussion dengan tema penyelidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menggali perspektif internasional mengenai TPPU di Pasar Modal. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Australia Attorney General’s Department (AGD) kembali mengelar Focused Group Discussion untuk menyusun…

Diskusi Penuntutan Perkara TPPU di Pasar Modal yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Aktivitas

  Setelah melakukan dua Focused Group Discussion dengan tema penyelidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menggali perspektif internasional mengenai TPPU di Pasar Modal. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Australia Attorney General’s Department (AGD) kembali mengelar…

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

Siaran Pers

PILKADA SERENTAK 2018 DISKRIMINATIF: KPU MELARANG WARGA NEGARA DENGAN DISABILITAS MENJADI CALON GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI, WAKIL BUPATI, WALIKOTA ATAU WAKIL WALIKOTA   Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Keputusan KPU yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Melalui Keputusannya, KPU memasukan disabilitas dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani…

Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI

Aktivitas, Berita

Dalam melakukan perubahan organisasi dan tata kerja yang dilihat adalah perkembangan dari fungsi kelembagaan tersebut, baik core business dan proses bisnis dalam lembaga tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat apakah memang perlu ada penambahan pimpinan dalam pengelolaan lembaga tersebut.  Apabila ternyata sudah ada perubahan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga tersebut dan bertambah fungsi lembaga tersebut, maka sudah…

Advokat Perlu Terlibat dalam Reformasi Peradilan

Aktivitas

  Salah satu persoalan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah korupsi yang melibatkan banyak pihak. Korupsi peradilan memiliki karakter khusus apabila dibandingkan dengan korupsi di dalam struktur kekuasaan eksekutif dan legislative. Penjelasan tersebut disampakan M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK, dalam forum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia…

Perpu Ormas dan Solusi yang Meleset

Blog

PEMERINTAH akhirnya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017. Mengingkari pernyataan sebelumnya untuk menempuh jalur peradilan, pemerintah malah mengambiljalan pintas, atas alasan kegentingan, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) yang menihilkan proses pembubaran melalui pengadilan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti…

Pansus Pemilu Diminta Buka Ruang Partisipasi Publik

Berita, PSHK dalam Berita

Jakarta – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Mulki Shader, meminta Pansus Pemilu untuk membuka ruang partisipasi di setiap rapat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Pasalnya, sampai hari ini publik belum mengetahui secara mendalam perkembangan pembahasan RUU Pemilu di tengah ketersediaan waktu yang terbatas dan masih ada perbedaan pandangan antara fraksi. “Jika kita merujuk…