Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Terkait Rencana Revisi UU KPK, 11 Februari 2016

Aktivitas, Berita

Pada Kamis, 11 Februari 2016, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengadakan konferensi pers yang berlokasi di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev. Kegiatan itu diadakan dalam rangka menyampaikan gagasan koalisi mengenai alasan mengapa Undang-Undang KPK (UU KPK) sebenarnya tidak perlu direvisi saat ini. Lola Easter (Indonesia Corruption Watch) membuka acara dan bertindak sebagai moderator dengan Bivitri Susanti…

Revisi PP Ganti Rugi dan Evaluasi Regulasi

Blog

Dua hari menjelang peringatan hari Hak Asasi Manusia Internasional yang jatuh pada 10 Desember setiap tahunnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah No. 92/2015. Penetapan oleh Presiden dan pengundangan oleh Menteri Hukum dan HAM dilakukan pada hari yang sama yaitu 8 Desember 2015. PP tersebut merupakan perubahan kedua atas PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab…

Ini Solusi Pengelolaan Tilang di Pengadilan Negeri

Berita, PSHK dalam Berita

Rabu, 25 November 2015 | www.hukumonline.com Permasalahan penanganan dan pengelolaan tilang dinilai masih ‘berantakan’. Padahal, berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Tahun 2014, perkara terbesar di pengadilan tingkat pertama justru berasal dari perkara pidana cepat, dalam hal ini pelanggaran lalu lintas sebanyak 3.226.102 perkara (95,42%) dari total keseluruhan perkara pidana 3.334.226 perkara. Sayangnya,…

Soal Calo Tilang, Mantan Ketua MA: Pengadilannya Konvensional

Berita, PSHK dalam Berita

Rabu, 25 November 2015 | www.detik.com Jakarta – Sidang tilang memang tidak ada habisnya bila diulas. Publik sudah men-judge bahwa peradilan tilang di Indonesia rentan dengan korupsi. Mulai dari menjamurnya calo hingga tidak jelasnya aturan denda bagi pelanggar lalu-lintas. Bicara soal sidang tilang, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, punya analisis tentang mengapa calo…

DPR Harus Laksanakan Uji Kelayakan dan Pilih 5 Pimpinan KPK Baru

Publikasi, Siaran Pers

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat Presiden Joko Widodo terkait 8 (delapan) nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Seleksi (Capim KPK) yang lolos seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel), pada September 2015 lalu. Kini sudah lewat 2 (dua) bulan sejak surat tersebut diterima, Komisi III DPR RI belum juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) terhadap para Calon Pimpinan KPK. Padahal,…

Perwakilan Daniel S Lev Law Library menjadi Narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Perpustakaan Balitbang Diklat Kumdil MA RI

Aktivitas, Berita

Layanan Perpustakaan merupakan aktifitas utama perpustakaan dalam menyajikan informasi, baik itu yang dimiliki perpustakaan maupun yang di luar perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Layanan perpustakaan secara sederhana dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu layanan yang bersifat administratif dan layanan yang bersifat substantif. Layanan perpustakaan dan pengembangan pangkalan data di perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan…

Transparansi dan Akuntabilitas Sidang Judicial Review di MA

Blog

Desakan agar sidang Judicial Review di Mahkamah Agung (MA) dilakukan terbuka kembali muncul. Kali ini desakan datang dari beberapa pekerja yang sedang mengajukan Judicial Review Perda Propinsi Jawa Barat No. 6/2014 tentang Ketenagakerjaan. Tak puas dengan prosedur Judicial Review di MA. Mereka mengajukan Judicial Review UU MA ke Mahkamah Konstitusi (MK). Inti tuntutan mereka agar…