Penyampaian hasil pemantauan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dalam pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dilaksanakan pada Senin, 4 April 2016, pukul 13.00. Audiensi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai peran Komisi Yudisial masih pasif dalam melakukan seleksi calon hakim agung. Selama ini, kata Miko, lembaga pemantau hakim itu dianggap tidak pernah menjaring hakim agung yang potensial hingga ke berbagai daerah. “Kami meminta Komisi Yudisial tidak hanya pasif menerima lamaran calon hakim…
Board of Trustees dari The Asia Foundation (TAF) yang sedang berada di Jakarta pada Kamis, 28 Januari 2016 menyempatkan diri untuk berkunjung ke kantor PSHK. Setelah menjadi tamu di Balai Kota Jakarta, rombongan yang terdiri dari 41 orang itu lalu tiba di PSHK sekitar pukul 14:30 dan rangkaian acara pun langsung dimulai. Para tamu disambut…
Siaran Pers Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera “Penerima Beasiswa Munir Said Thalib Menjalani Proses Inaugurasi di Omah Munir” Dalam penerimaan mahasiswa baru program studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada tahun akademik 2015-2016 ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (“Jentera”) menyelenggarakan program beasiswa Munir Said Thalib Scholarship. Kampus Jentera adalah sebuah sekolah tinggi hukum yang…
HASIL SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR: TIDAK ADA CALON YANG LAYAK! MA Harus Membenahi Sistem Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Proses seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk oleh MA dan diketuai oleh Artidjo Alkostar sudah berlangsung sejak 6 November 2015 kemarin dan menghasilkan 58 calon lewat tes…
Dear Sir/Madam, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia / YSHK (Indonesian Foundation for Law and Policy Studies) hereby announces that on Wednesday October 28th, 2015, the foundation had an official restructuring of management for the 2015-2018 period. The position of Chairman of YSHK, which was before held by Abdul Haris Muhammad Rum, is now held…
Kepada Yth. Bapak/Ibu dan Mitra Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Dengan hormat, Kami bermaksud untuk memberitahukan pergantian kepengurusan yang telah dilaksanakan pada Rabu, 28 Oktober 2015. Posisi Ketua Yayasan Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (YSHK) yang sebelumnya dijabat oleh Abdul Haris M Rum kini digantikan oleh Eryanto Nugroho. Posisi Direktur Eksekutif Pusat Studi…
Contradictions in the Persons with Disabilities Bill House Places Tobacco Article in Bill on Culture Shifting the Permit to Investigate Parliament Members from Board of Ethics to President Indonesia Jentera School of Law Holds First Student Inaugural Ceremony Legislation Contradictions in the Persons with Disabilities Bill The Bill on Persons with Disabilities has been in…
Memasuki masa sidang kedua, rakyat kembali terkejut ketika DPR menyetujui calon Kapolri Budi Gunawan (BG) yang diajukan Presiden meski dua hari sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan BG sebagai tersangka kasus korupsi. Bagaimana mungkin DPR menyetujui calon Kapolri yang sudah jelas statusnya secara hukum dan dipertanyakan oleh rakyat?