Rendahnya Constitutional Obedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Aktivitas

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Violla Reininda berpartisipasi dalam diskusi kelompok terpumpun bertema “Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 7-9 September 2023 di Yogyakarta.  Diskusi tersebut bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana…

Refleksi dan Penataan Penyelenggara Pemilu Menuju Pemilu Serentak 2024

Aktivitas

Pemilu 2019 menyisakan berbagai persoalan seperti beban kerja penyelenggara Pemilu adhoc yang begitu berat, adanya proses seleksi penyelenggara Pemilu yang tidak serentak, sampai dengan persoalan keterwakilan perempuan di penyelenggara Pemilu. Padahal, penyelenggara Pemilu merupakan aktor yang sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dapat terlaksana dengan baik dan berintegritas. Di sisi lain, penyelenggara Pemilu juga harus…

Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR: Melanggar Hukum, Menghina Akal Sehat, Mengkhianati Konstitusi, dan Menghancurkan Independensi Peradilan

Publikasi, Siaran Pers

DPR secara tiba-tiba memutuskan untuk memberhantikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto dan menggantinya dengan Guntur Hamzah dalam rapat paripurna DPR pada Kamis, (29/9/2022). Padahal secara konstitusional, DPR hanya diberikan kewenangan untuk mengusulkan Hakim Konstitusi, bukan memberhentikannya. Alasan DPR dalam memberhentikan Aswanto karena yang bersangkutan dianggap sering menganulir undang-undang yang dibentuk oleh DPR. Pemberhentian itu adalah bentuk…

Kemerosotan Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia

Blog

RUANG sipil atau civic space di Indonesia terus mengalami kemerosotan. Hal itu terverifikasi dari indeks demokrari dunia yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit (EIU) dalam dua tahun terakhir. Dalam indeks itu, Indonesia selalu mendapat penilaian sebagai negara setengah demokrasi atau demokrasi yang cacat. Bila ditelisik, kemunduran demokrasi Indonesia setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, pandemi…

Aktivisme dan Ancaman Judicial Harassment

Blog

Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Pembela HAM (UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders), Mary Lawlor, mengeluarkan pernyataan pers (26/11/2021). Lawlor mengingatkan pemerintah Indonesia, agar segera berhenti melakukan judicial harassment pada para pembela HAM. Dua kasus terpisah disinggung Lawlor: laporan pencemaran nama baik dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terhadap aktivis ICW Egi Primayogha dan Miftachul Choir,…

Mari Bergabung Bersama Kami sebagai Peneliti PSHK!

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, dengan fokus pada bidang legislasi dan peradilan. Saat ini PSHK sedang mencari Peneliti yang memiliki motivasi tinggi untuk bekerja di bidang akademis, khususnya penelitian, dan mempunyai keinginan untuk berkontribusi mewujudkan reformasi hukum di Indonesia. Kualifikasi:  Lulusan S-1 Sarjana Hukum (S-2…

Urgensi Menyusun Regulasi Komprehensif Telemedicine

Blog

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan pesat telah mengubah pola interaksi dalam masyarakat. Banyak aktivitas yang dulu harus dilakukan secara langsung, kini bisa dilakukan dari jarak jauh. Urusan perbankan, belanja dan lain-lain selesai dengan sentuhan tangan. Tak terkecuali urusan berobat. Di masa pandemi ini, masyarakat bisa mendapatkan layanan klinis secara online. Bahkan pemerintah menyarankan masyarakat…

Jangan “Ormaskan” Sektor Masyarakat Sipil Indonesia

Blog

Apapun kegiatan organisasinya, mulai dari penelitian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, panti asuhan, advokasi, penyayang hewan, relawan bencana dan lain sebagainya, saat ini berpotensi dikategorikan sempit sebagai Organisasi Kemasyarakatan alias “Ormas”. Ada potensi salah arah kebijakan untuk “meng-ormas-kan” seluruh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia. Merespon ini, ada OMS yang bingung, ada yang menolak, ada yang terpaksa…