Ada dua peluang membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja sesuai hukum, mana yang lebih tepat?

Blog

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau omnibus law Cipta Kerja telah resmi disahkan pemerintah bersama DPR pada 5 Oktober 2020. Tak hanya prosedur pembentukannya, mayoritas materi muatannya juga mengandung masalah. Ini adalah proses legislasi buruk Dewan Perwakilan Rakyat yang kesekian kali, seperti halnya pengesahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), dan UU Mahkamah Konstitusi. Mekanisme apa yang bisa…

Pelanggaran Prosedur dapat Membuat UU Cipta Kerja Batal

Blog

Lebih dari seminggu sesudah Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disetujui menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah pada Senin, 5 Oktober 2020, publik masih belum dapat mengakses naskah resmi peraturan yang pertama kali diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo tersebut. Hingga 13 Oktober 2020, berbagai pesan berantai dan kiriman warganet di kanal-kanal media sosial mensirkulasikan setidaknya tiga versi…

Hentikan Segera Praktik Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Seleksi CPNS

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Anti Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas Pelaksanaan seleksi CPNS kembali berjalan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Kali ini praktik diskriminatif terjadi dengan dibatalkannya kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Alde Maulana dan Muhammad Baihaqi karena alasan disabilitas, setelah sebelumnya dinyatakan lulus dalam serangkaian tes yang disyaratkan. Praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas menunjukan adanya…

Data Pribadi: Meneropong Kerangka Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Blog

Sejak kasus pertama penyakit Covid-19 di Indonesia dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penggunaan teknologi informasi meningkat untuk keperluan pertemuan dan belanja konsumsi. Zoom, Skype, Google Meet, dan Webex menjadi aplikasi populer untuk mengadakan pertemuan. Aplikasi belanja pun tidak kalah populer dan meningkat pemanfaatannya. PSBB telah mendorong masyarakat untuk belanja secara daring (online) melalui…

Merawat Negara Hukum dalam Pandemi

Blog

Setiap bencana besar punya potensi untuk sedikit-banyak mengubah peradaban. Tak terkecuali, pandemi global corona virus desease 2019 (Covid-19) yang sedang dihadapi oleh umat manusia di berbagai negara saat ini. Perlahan tapi pasti, kita lihat potensi perubahan di bermacam aspek peradaban dalam  pandemi ini. Suatu kondisi normal yang baru (new normal) semakin terasa mendekat dan membayangi…

Mendorong Regulasi Ketenagakerjaan Atasi Dampak Covid-19

Reformasi Regulasi

Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan menangani pandemi coronavirus disease (Covid-19). Salah satunya di sektor ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran No.M/3/HK.04/III/2020 tentang Pedoman Perlindungan Buruh dan Keberlangsungan Usaha Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Namun, surat tertanggal 17 Maret 2020 itu dinilai belum cukup memadai untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19. Peneliti…

Penetapan Status Keadaan Bencana Momentum Tepat Menghentikan Pembahasan Ruu Cipta Kerja

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pada hari ini, Selasa 14 April 2020, DPR mengagendakan pelaksanaan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja. Agenda utama rapat ini adalah untuk menyepakati kelanjutan pembahasan RUU Omnibus Cipta Kerja antara DPR dan Pemerintah. Langkah DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Cipta…

TATA KELOLA TUMPANG TINDIH PENYEBAB PENANGANAN COVID 19 LAMBAT

Siaran Pers

Saat ini di Indonesia telah jatuh korban 32 orang meninggal dan 309 positif terinfeksi Covid 19. Keterlambatan antisipasi serta penanganan oleh Pemerintah memiliki andil dalam jatuhnya korban tersebut. PSHK menyoroti beberapa hal yang menyebabkan lambatnya penanganan Covid 19 di Indonesia, yaitu: 1. Belum jelasnya status penanganan Covid 19; 2. Tidak jelasnya alur koordinasi antara Pemerintah…