Pada hakikatnya, omnibus law di Indonesia yang belakangan ini sedang marak dibahas, sebenarnya adalah undang-undang biasa saja. Punya julukan “omnibus” bukan berarti kemudian jadi memiliki hierarki baru di luar tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Omnibus juga secara hukum bukan pangkat baru, yang membuat undang-undang omnibus jadi bisa dibentuk lewat jalan pintas dan melupakan partisipasi…
Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa menggeledah kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam kasus dugaan suap politikus PDI-P terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPK masih menunggu izin dari Dewan Pengawas, sebuah badan baru yang didirikan berdasarkan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan tahun lalu. Lambatnya proses penggeledahan ini dapat…
Sulit membangun optimisme publik terhadap KPK saat ini, terutama bila melihat perkembangan situasi beberapa waktu belakangan. Namun publik jangan buru-buru putus harapan, karena setiap yang meranggas masih punya dua kemungkinan: rontok mati selamanya, atau bangkit dan bersemi kembali. Lagipula, harapan haruslah diciptakan dan diupayakan. Mengingat sejarah lembaga pemberantasan korupsi dari masa ke masa, serangan balik…
Di Indonesia, promosi rokok tidak dilarang; hanya dibatasi tanpa ada sanksi pidana bagi yang melanggar. Ini menjadi salah satu kelemahan upaya pemerintah mengendalikan rokok dan melatarbelakangi polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Perkumpulan Bulu Tangkis Djarum (PB Djarum) baru-baru ini soal penggunaan merek rokok di audisi beasiswa bulu tangkis untuk anak-anak. Lebih dari 200.000 penduduk…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia terkait Usul Inisiatif RUU Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPR resmi mengesahkan RUU Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi RUU usulan inisiatif DPR untuk segera dibahas bersama dengan Pemerintah. Pengesahan itu melanggar hukum…
Presiden disarankan segera menugaskan Menkumham dalam proses pembahasan revisi UU 12/2011 sebagai prioritas utama dalam kurun waktu dua bulan ke depan. Badan Legislasi DPR tengah menyusun draf Revisi Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ditargetkan rampung akhir Juli 2019. Hal ini untuk mengantisipasi sejumlah RUU yang tidak selesai dibahas DPR dan pemerintahan…
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril terkait kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Putusan ini memperkuat vonis pengadilan sebelumnya, yakni putusan pada tingkat kasasi yang menghukum mantan guru honorer di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Mataram itu enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsidier…
Pada tanggal 11 Juli lalu Panitia Seleksi Pimpinan KPK telah resmi mengumumkan para pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari 376 pendaftar, setidaknya 192 orang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Latar belakang pekerjaan pun beragam, mulai dari penegak hukum, aparatur sipil negara, advokat, hingga sektor swasta turut mencoba peruntungan untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.…
Simposium Nasional Hukum Tata Negara diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Yogyakarta, pada 29-30 Juni 2019. Simposium Nasional HTN kali ini mengangkat tema tentang “Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik” dengan salah satu sub tema “Eksistensi…