Kehidupan perkotaan masih menawarkan kesenangan bagi mereka yang gemar membaca buku. Hingga kini, ruang-ruang baca masih bisa terlacak, tersebar di beberapa titik. Ada yang berbentuk perpustakaan, ada pula yang menyatu dengan kafe. Keberadaannya masih bertahan di antara ruang-ruang penyedia hiburan lainnya. Inilah sejumlah ruang baca yang bisa menjadi “surga buku” bagi warga jakarta dan sekitarnya.…
Reformasi Tilang Demi Meningkatkan Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan wacana reformasi hukum dengan fokus pada pemberantasan pungutan liar (Pungli) sebagai tahapan awal. Hal ini baik meskipun tidak cukup hanya sampai disini. Pemberantasan Pungli hanya bagian kecil saja dari keseluruhan reformasi hukum yang kompleks. Salah satu fokus penting dan masih dalam koridor…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Miko S Ginting menilai, salah satu “lahan basah” pungutan liar yang kerap terjadi sehari-hari yakni perkara tilang. Wacana bersih-bersih pungli yang digalakkan pemerintah diyakini dapat mengikis praktik yang selama ini dianggap telah mengakar di masyarakat. Namun, perlu ada penegakan hukum yang kuat agar hal serupa tak…
“Dalam memeriksa perkara gugatan sederhana, kemampuan dan skill saya sebagai mediator sangat diuji. Ini melebihi ketika memeriksa perkara perdata biasa.” Itulah ungkapan salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Jember ketika menceritakan pengalamannya menangani perkara gugatan sederhana. Berbeda dengan penyelesaian perdata biasa, Hakim dalam gugatan sederhana dituntut aktif dalam memberikan keterangan yang berimbang kepada Para Pihak.…
Pada 27 September 2016 lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah melaksanakan sidang terhadap permohonan peninjauan kembali putusan MKD yang diajukan Setya Novanto pada 19 September 2016. Sidang MKD kemudian memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Setya Novanto. Putusan MKD juga menyertakan kewajiban memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Setya Novanto dan pihak-pihak lain yang terkait…
Dr. Syarifuddin, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditunjuk sebagai Ketua Pokja Tilang, membuka rapat pokja tilang untuk pertama kalinya pada Selasa, 6 September 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Perhatian Mahkamah Agung terhadap perkara tilang semakin besar setelah dipublikasikannya hasil penelitian yang dibuat oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Badan…
Pernyataan Menteri Dalam Negeri yang akan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menolak dan anti Pancasila telah menimbulkan prasangka tersendiri. Tentang siapa ormas dimaksud dan bagaimana pula bentuk konkret penolakan menjadi pertanyaan yang hingga hari ini masih belum terjawab. Semua masih berpusar pada dugaan belaka. Kementerian Dalam Negeri sebelumnya pernah berjanji akan membeberkan kemungkinan pembubaran ormas…
Telefon (021) 8370-1809 (021) 8370-1810 Alamat Puri Imperium Office Plaza, UG-11-12 Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakarta Selatan 12980 Surat Elektronik pshukum@pshk.or.id Jam Kerja Senin ……………. 9.30 – 17.30 WIB Selasa ……………9.30 – 17.30 WIB Rabu ………. …….9.30 – 17.30 WIB Kamis ……………. 9.30 – 17.30 WIB Jum’at ……………. 9.30 – 17.30 WIB Sabtu …………….. Closed MInggu …………….Closed LokasiHubungi…
Jika kita menyebut kata arbitrase, maka sudah pasti istilah yang satu ini merujuk kepada forum penyelesaian sebuah sengketa di luar mekanisme lembaga peradilan. Iya, arbitrase adalah salah satu mekanisme selain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Lengkapnya soal mekanisme tersebut silahkan membuka dan membaca sendiri UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altenatif…