Anggi Arwini D3 Manajemen Ekonomi – Universitas Persada Indonesia Y.A.I. (2007) Sekretaris kantor yang akrab dipanggil Anggi ini sudah menjadi anggota keluarga PSHK sejak 2010. Ia mengatakan bahwa PSHK lebih dari sekadar tempat untuk bekerja secara produktif. Ia pun mengakui tertular banyak mengenai isu-isu hukum melalui berbagai aktivitas yang dijalankan di kantor. Mulai dari rapat,…
Perkembangan teknologi digital memberikan banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali bagi para pengelola informasi dan dokumen. Perubahan ini bagi sebagian pengelola dokumen, rekod, dan arsiparis menimbulkan kegalauan dalam menentukan sistem yang tepat untuk mengelola berbagai rekod dan arsip tersebut. Yogi Hartono, Manajer Library and Archives Media CNN Indonesia, berpendapat bahwa saat ini pengelola…
PENGELOLAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS merupakan tantangan yang kompleks bagi pengadilan. Setiap tahun, perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara terbanyak dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan. Gambaran kuantitas itu turut menggambarkan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas merupakan ruang interaksi yang paling besar yang terjadi antara masyarakat dan pengadilan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia…
Divestasi saham PT Freeport Indonesia memasuki babak baru dengan ditandatanganinya head of agreements antara Indonesia dan Freeport McMoran. Walaupun penandatanganan ini bukan merupakan langkah definitif dalam divestasi Freeport Indonesia, hal itu tetap memiliki nilai simbolik untuk mengatur detail teknis divestasi selanjutnya. Pada wilayah detail selanjutnyalah kehati-hatian dan transparansi harus diterapkan secara total agar divestasi ini ditujukan untuk…
Menjelang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan/Perppu 2/2017 (yang kemudian menjadi UU 16/2017), sejumlah fraksi menyatakan menolak. Mereka antara lain Fraksi Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Beberapa fraksi seperti Demokrat, PPP, dan PKB mendukung dengan catatan, agar dilakukan revisi (setelah ditetapkan…
Menjelang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan/Perppu 2/2017 (yang kemudian menjadi UU 16/2017), sejumlah fraksi menyatakan menolak. Mereka antara lain Fraksi Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Beberapa fraksi seperti Demokrat, PPP, dan PKB mendukung dengan catatan, agar dilakukan revisi (setelah ditetapkan…
Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), KKB menemukan permasalahan fundamental yaitu pendaftaran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melalui kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Hasil pemantauan KKB (2 Juli 2013 – 31 Januari 2018) menunjukkan bahwa dari sekitar 582 tindakan implementasi UU Ormas, terdapat 175 tindakan…
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Surat Keterangan Penelitian, yang menjadi perhatian publik baru-baru ini, secara resmi dicabut oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Namun, pernyataan Mendagri dalam situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (http://www.kemendagri.go.id/news/2018/02/06/permendagri-tentang-skp-dibatalkan-kembali-ke-aturan-lama), bahwa Permendagri tersebut “pada prinsipnya dibatalkan dan kembali ke peraturan lama” untuk kemudian “diupdate dan…
Berbeda dengan sektor jasa keuangan perbankan, sektor pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri terkait dengan transaksi keuangan. Kehadiran teknologi transaksi yang bersifat scriptless sejak lama membuat kepemilikan saham di pasar modal tidak lagi berbentuk sertifikat cetak. Hal itu memiliki konsekuensi bahwa kepemilikan saham hanya tercatat dalam daftar rekening umum yang dikelola oleh lembaga kustodian termasuk perusahaan-perusahaan…