Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) belum kunjung dibahas oleh DPR meskipun pemerintah telah mengirimkan surat presiden sejak 4 Mei 2023. RUU Perampasan Aset harus terus didorong untuk mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan asset recovery. RUU Perampasan Aset akan mengatur mengenai pengelolaan aset yang terdiri dari sembilan jenis…
Salah satu implikasi pemindahan ibu kota negara sesuai dengan UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah menentukan status Jakarta setelah tidak lagi berkedudukan sebagai ibu kota. Penentuan status tersebut dilakukan melalui perubahan UU No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU DKI Jakarta). UU IKN…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Sejumlah kepala desa (kades) menggelar demonstrasi untuk menuntut adanya Revisi terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), khususnya perihal masa jabatan kades yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Aksi demonstrasi ini didukung oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang bahkan mengancam untuk…
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta DPD RI menyetujui 38 rancangan undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 pada Selasa (20/9/2022) lalu. Dari jumlah tersebut, DPR menjadi pengusul terbanyak dengan 25 RUU, Pemerintah 10 RUU, dan DPD dengan 3 RUU. Terdapat empat hal yang perlu menjadi perhatian publik.…
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk pada 1 Oktober 2004 dengan harapan dapat menjadi wadah penyalur kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara. Sayangnya, kenyataan yang terjadi jauh dari harapan itu, DPD bahkan nyaris menjadi lembaga negara yang tak berguna. Secara normatif, DPD memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena dibentuk berdasarkan…
Aktivitas Penelitian Blog PSHK Dalam Berita PodcastLaw Motion Siaran PersLawmetricsDigitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: Online Dispute ResolutionPengesahan Prolegnas Prioritas dari 2015-2021 Selalu TerlambatGugatan SederhanaCapaian Minim Di Tahun Politik8 Prioritas Hukum 2019Permasalahan Proses Legislasi UU Cipta KerjaPolicy Brief
Aktivitas Penelitian Blog PSHK Dalam Berita PodcastLaw Motion Siaran PersLawmetricsDigitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: Online Dispute ResolutionPengesahan Prolegnas Prioritas dari 2015-2021 Selalu TerlambatGugatan SederhanaCapaian Minim Di Tahun Politik8 Prioritas Hukum 2019Permasalahan Proses Legislasi UU Cipta Kerja
Salah satu isu ketatanegaraan yang terus mengemuka adalah rencana amendemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945. Idenya adalah melakukan amendemen terbatas untuk menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar pembangunan di Indonesia menjadi terarah. Isunya tak pernah pudar, bahkan gagasan amendemen konstitusi tersebut terus menggelinding menjadi isu liar yang menyasar banyak…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Di saat Tahun 2021 hanya tersisa 3 (tiga) bulan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah justru memilih menetapkan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dari pada menyusun dan menetapkan Prolegnas 2022. Dalam perubahan Prolegnas yang dilakukan pada 30 September terebut, DPR bersama Pemerintah menyepakati penambahan…