Tak hanya kinerja, dari citra kelembagaan pun DPR mempunyai masalah besar. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai ke tindakan asusila yang melibatkan anggota DPR menghiasi media massa sejak beberapa tahun terakhir.
Catatan PSHK terhadap kinerja legislasi kali ini diawali dengan membahas capaian kuantitas Prolegnas DPR pada tahun 2012. Capaian kuantitas itu dipaparkan dalam beberapa klasifikasi. Selain itu juga terdapat perbandingan capaian dan target prolegnas selama 3 (tiga tahun) yaitu 2010, 2011, 2012. Capaian kuantitas Prolegnas tahun 2012 kembali menunjukan kegagalan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh DPR. Hal itu kembali menunjukan urgensi pembenahan perencanaan legislasi.
Buku ini mengulas dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR selama 2011. Selain kuantitas capaian undang-undang, pembahasannya juga menukik kualitasnya.
Di penghujung tahun 2007, Badan Legislatif DPR menyepakati 31 judul RUU untuk diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2008. Dari 31 judul RUU prioritas tersebut, terdapat tiga RUU yang termasuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka, yang terdiri dari enam RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional, tujuh RUU akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan sembilan RUU…