Siapapun Presidennya, Reformasi Regulasi di Indonesia Urgen Dilakukan

Reformasi Regulasi

Jakarta, Gatra.com – Reformasi regulasi menjadi agenda penting yang harus segera dilalukan agar tidak terjadi inefisiensi dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini menjadi perhatian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, kepastian hukum terkait regulasi di Indonesia sangat diperlukan saat ini agar pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor bisa nyaman berinvestasi…

Catatan Hukum 2018 dan 8 Program Prioritas Pembenahan Hukum 2019

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Pembenahan hukum sampai dengan saat ini belum menunjukkan perubahan yang sangat berarti dan menyentuh pada persoalan dasar dalam penegakan hukum.   Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) melihat sepanjang tahun 2018 pembenahan dan penegakan hukum di Indonesia masih berjalan lambat. Hal ini terlihat dari masih ada ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dialami internal…

Seri #1 Seminar FKP

Aktivitas

Forum Kajian Pembangunan (FKP) merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai institusi di Indonesia, yang bekerja sama dengan the Indonesia Project (Australian National University). Secara berkala, FKP mengadakan rangkaian forum kebijakan berbasis penelitian dengan topik-topik yang berkaitan dengan isu kebijakan di Indonesia. Setiap bulannya, institusi yang tergabung dalam konsorsium bergantian menjadi tuan rumah untuk mengadakan…

Seri Seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP) dan PSHK

Aktivitas, Berita

Forum Kajian Pembangunan (FKP) merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai institusi di Indonesia, yang bekerja sama dengan the Indonesia Project (Australian National University). Secara berkala, FKP mengadakan rangkaian forum kebijakan berbasis penelitian dengan topik-topik yang berkaitan dengan isu kebijakan di Indonesia.   Setiap bulannya, institusi yang tergabung dalam konsorsium bergantian menjadi tuan rumah untuk…

Prolegnas 2017: Menentukan Prioritas di antara (Usulan RUU) yang Penting

Aktivitas, Berita, Highlight

Tidak begitu mudah untuk memilih dari sekian banyak usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2017. Pemerintah, DPR, dan DPD berhak mengusulkan RUU, sekaligus mendalilkan berbagai kepentingan di balik setiap usulan. Di internal DPR sendiri, fraksi-fraksi menginginkan RUU yang diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2017. Selain yang berasal dari kajian internal, fraksi-fraksi…

Tentang Kami

EnglishBahasa PSHK Establishment of a socially responsible law or towards socially responsible lawmaking is the vision of the Indonesian Center for Law and Policy Studies or commonly referred to as PSHK. Founded in 1998, PSHK is a research and advocacy institution for legal reform, focusing on legislation and justice. In the field of legislation, PSHK…

Siapa Kami

EnglishBahasa PSHK Establishment of a socially responsible law or towards socially responsible lawmaking is the vision of the Indonesian Center for Law and Policy Studies or commonly referred to as PSHK. Founded in 1998, PSHK is a research and advocacy institution for legal reform, focusing on legislation and justice. In the field of legislation, PSHK…

Beranda

Aktivitas Penelitian Blog PSHK Dalam Berita PodcastLaw Motion Siaran PersLawmetricsDigitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: Online Dispute ResolutionPengesahan Prolegnas Prioritas dari 2015-2021 Selalu TerlambatGugatan SederhanaCapaian Minim Di Tahun Politik8 Prioritas Hukum 2019Permasalahan Proses Legislasi UU Cipta Kerja

Siaran Pers Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) atas Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016

Siaran Pers

3 PRIORITAS DPR PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2015-2016 Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, DPR dihadapkan pada tiga prioritas agenda. Ketiga prioritas itu, yakni evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016, tindak lanjut temuan BPK, dan tindak lanjut usul pemberhentian Wakil Ketua DPR yang diajukan oleh Fraksi PKS. EVALUASI PROLEGNAS PRIORITAS 2016…