Perubahan Sudut Pandang UU Disabilitas untuk Implementasi di Kabupaten Bandung Barat

Aktivitas, Berita, Highlight

Dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan cara pandang baru terhadap isu disabilitas, Bandung Independent Living Center atau Bilic mengadakan kegiatan workshop tentang Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Workshop yang diadakan di Hotel Grand Hani Lembang, Bandung itu ditujukan kepada segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat,…

Penyandang Disabilitas Masih Dilihat Sebagai Beban

Berita, PSHK dalam Berita

Pada UU Nomor 8 tahun 2016, diamanatkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas yang bakal mengontrol berbagai kebijakan pemerintah agar tetap melindungi penyandang disabilitas. “Saya mendorong penyandang disabilitas sebagai komisioner karena mereka yang paling tahu kebutuhannya,” kata Fajri Nursyamsi,  peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), kepada Reja Hidayat dari tirto.id, pada Senin (5/9/2016). Bagaimana kesiapan…

LAWmotion #22: DISABILITAS, BAGIAN DARI KERAGAMAN

Highlight, Siaran Pers

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan. Sekarang, tinggal bagaimana kita memastikan UU itu bisa diterapkan dengan baik. Salah satunya, kita perlu meninggalkan istilah “cacat” yang selama ini biasa digunakan dan menggantinya dengan “disabilitas”. Jika istilah “cacat” langsung menganggap orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap sebagai orang yang tidak normal atau memiliki…

Sinergitas Gerakan dalam Semiloka Implementasi UU Penyandang Disabilitas

Aktivitas, Berita

April 2016, Pesiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan begitu, seharusnya UU itu sudah dapat diberlakukan. Namun, UU Penyandang Disabilitas mengatur beberapa ketentuan baru sehingga perlu masa transisi untuk membangun sistem, bahkan peraturan pelaksanaan sesuai dengan amanat UU Penyandang Disabilitas. Dalam rangka mendukung implementasi UU Penyandang Disabilitas, Sigab…

Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental

Blog

Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental [i] Bivitri Susanti [ii] 1. PENDAHULUAN Makalah ini saya sampaikan untuk memberikan pendapat mengenai Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,…