Mengapa Mahkamah Konstitusi harus tolak tuntutan Perindo tentang batasan periode jabatan wakil presiden

Partai Perindo sebagai peserta pemilu hendak membuka ruang mencalonkan kembali Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang telah dua periode menjabat, pada Pemilu 2019. Partai ini mengajukan pengujian konstitusi undang-undang (constitutional review) kepada Mahkamah Konstitusi (MK)atas batang tubuh dan penjelasan ketentuan Pasal 169 huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan itu mengatur bahwa seseorang dapat mencalonkan…

Divestasi Saham Freeport

Divestasi saham PT Freeport Indonesia memasuki babak baru dengan ditandatanganinya head of agreements antara Indonesia dan Freeport McMoran. Walaupun penandatanganan ini bukan merupakan langkah definitif dalam divestasi Freeport Indonesia, hal itu tetap memiliki nilai simbolik untuk mengatur detail teknis divestasi selanjutnya. Pada wilayah detail selanjutnyalah kehati-hatian dan transparansi harus diterapkan secara total agar divestasi ini ditujukan untuk…

FGD: Penyusunan Panduan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Department of Home Affairs Australia, dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) kembali mengelar Focused Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan untuk Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal, Selasa (3/7),…

Penelitian dan Advokasi Bidang Legislasi dan Peradilan

Untuk pertama kalinya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia (PSHK) memberikan pelatihan tentang penelitian dan advokasi kebijakan kepada lembaga Judicial System Monitoring Programme (JSMP) Timor Leste. Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 2 – 4 Mei 2018 yang diikuti oleh enam orang.   Pada sesi pembukaan, Mulki…

Penelitian dan Advokasi Bidang Legislasi dan Peradilan

Untuk pertama kalinya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia (PSHK) memberikan pelatihan tentang penelitian dan advokasi kebijakan kepada lembaga Judicial System Monitoring Programme (JSMP) Timor Leste. Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 2 – 4 Mei 2018 yang diikuti oleh enam orang.   Pada sesi pembukaan, Mulki…

FGD: Menggali Masukan untuk Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Australia Attorney General’s Department (AGD) kembali mengelar Focused Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan untuk  Draf – I Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi Sebagai Tindak Pidana…

FGD: Menggali Masukan untuk Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Australia Attorney General’s Department (AGD) kembali mengelar Focused Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan untuk  Draf – I Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi Sebagai Tindak Pidana…

Ruang Intervensi dalam Reformasi Hukum Kita

Terhitung sejak bulan Januari 2018, masyarakat sipil Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang hukum kehilangan tiga orang figurnya. Asep Rahmat Fadjar, Widodo Budidarmo dan Supriyanto Widodo Eddyono; yang akrab kami panggil Asep, Dodo dan Supi telah berpulang keharibaan-Nya. Asep telah berpulang setahun sebelumnya di Januari 2017, sementara Dodo dan Supi berturut-turut di Desember 2017.  …