Belum Disetujui Dalam Paripurna DPR, Perppu Ciptaker Langgar Syarat Formil Harus Segera Dicabut: Stop Ugal-Ugalan Praktik Legislasi

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Pasal tersebut menugaskan DPR untuk segera membahas suatu Perppu yang baru disahkan oleh Presiden, untuk mengambil keputusan menyetujui atau menolak Perpou dimaksud. Selanjutnya Pasal…

Daftarkan Komunitasmu Bergabung dalam Program Social Justice Leaders

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Amnesty International Indonesia (AII) mengundang komunitas untuk bergabung dalam riset aksi partisipators bertajuk “Social Justice Leaders: Expanding Connections with Authoritative Voices” yang bertujuan mencetak tokoh-tokoh berpengaruh yang akan mendukung gagasan pelindungan kebebasan sipil dan terlibat dalam advokasi kebijakan. Siapa saja yang bisa ikut? Perwakilan dari…

Tak hanya soal rokok batangan: revisi aturan pengendalian tembakau harus lebih keras terhadap industri rokok

Blog

Larangan penjualan rokok batangan di Indonesia tak akan sebatas wacana. Presiden Joko Widodo menegaskan niat itu dalam sebuah pernyataan akhir tahun lalu. Pemerintah memang baru saja memberikan sinyal akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Kepastian itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022…

Refleksi dan Penataan Penyelenggara Pemilu Menuju Pemilu Serentak 2024

Aktivitas

Pemilu 2019 menyisakan berbagai persoalan seperti beban kerja penyelenggara Pemilu adhoc yang begitu berat, adanya proses seleksi penyelenggara Pemilu yang tidak serentak, sampai dengan persoalan keterwakilan perempuan di penyelenggara Pemilu. Padahal, penyelenggara Pemilu merupakan aktor yang sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dapat terlaksana dengan baik dan berintegritas. Di sisi lain, penyelenggara Pemilu juga harus…

Produsen Pengetahuan Perlu Mendorong Iptekin yang Inklusif dan Berkelanjutan

Aktivitas

Dalam menjalankan aktivitas riset dan inovasi, produsen pengetahuan seperti perguruan tinggi, lembaga negara, lembaga riset swasta, atau media, perlu berupaya untuk melibatkan dan menghasilkan pengetahuan yang dapat dinikmati oleh banyak pihak, termasuk kelompok rentan. Riset dan inovasi juga dinilai belum mempunyai arah yang jelas dan hanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Program Pendanaan Riset…

Resiliensi “Civic Space” dan Pengalaman Masyarakat Sipil Bali

Aktivitas, C20, News C20

Sub-Pokja C20 untuk Ruang Gerak Masyarakat Sipil atau C20 Civic Space Sub-Working Group menyelenggarakan “Lokakarya Resiliensi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Civic Space: Pengalaman Bali” pada 3-4 Oktober 2022 di Sanur, Bali. Kegiatan ini melibatkan 19 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) dan universitas di Bali untuk berbagi pengalaman mengenai pelindungan dan perluasan ruang gerak…

Stop Gagasan Tiga Periode Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Jangan Buka Keran Otoritarianisme Baru

Publikasi, Siaran Pers

Gagasan tiga periode jabatan Presiden kembali lagi muncul dipermukaan. Hal tersebut tidak terlepas dari ketidaktegasan Presiden Joko Widodo dalam mengambil sikap terhadap wacana tiga periode tersebut. Publik perlu mengecam pernyataan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono yang menyatakan bahwa presiden yang telah menjabat selama dua periode bisa menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Selain…