Tidak mudah bagi seorang tuna rungu untuk dapat bersosialisasi dan memiliki pengetahuan akan suatu informasi pada saat ini. Permasalahan yang dikemukakan sangat beragam, mulai dari fasilitas yang minim, sepertiinterpreter, sampai pola pendidikan yang tidak memberikan tempat bagi anak tuna rungu untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemapuannya.
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen perencanaan dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Dalam Pasal itu disebutkan pula bahwa Prolegnas disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Namun begitu, keberadaan Prolegnas kerap diabaikan, bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh…
Dalam audiensi itu, Desy menyatakan bahwa pada dasarnya ia memahami urgensi dari RUU Penyandang Disabilitas, dan menyepakati bahwa RUU itu penting masuk dalam Prolegnas 2015. Untuk itu, ia berjanji untuk menindaklanjuti proses pengusulan itu kepada Fraksi PAN dan pimpinan Baleg.
Bisa dibayangkan, jika sekitar 3 juta orang pelanggar tersebut harus menempuh sidang tilang setiap tahunnya menemui pengalaman buruk di Pengadilan, setidaknya terdapat 3 juta persepsi negatif yang berkembang di masyarakat mengenai Pengadilan. Harus diakui bahwa persepsi tentang pengadilan yang ditemui pada sidang perkara tilang bisa dengan mudah menyebar ke kelompok masyarakat yang lebih luas.
Legal Policy Law Enforcement and Human Rights Challenges for the New Attorney General It has been more than two weeks since the inauguration of Joko Widodo-Jusuf Kalla’s working cabinet. Even so, the appointment of an Attorney General seems to still be a long way away. According to the Coordinating Minister for Politics, Law, and…
Supreme Court Inauguration of Four New Supreme Court Justices On 21 October 2014, Chief Justice, Hatta Ali, inducted and swore in four new Supreme Court Judges. The four new Supreme Court jusitces area Amran Suadi (Vice Chairman of the Religious High Court of Surabaya), Sudrajat Dimyati (Vice Chairman of the High Court of Pontianak),…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (Putusan 36/2012) terkait dengan Pengujian Undang-Undang Minyak dan Gas memberikan dampak yang signifikan bagi kebijakan pengelolaan Migas pada saat ini dan dimasa mendatang. Putusan MK tersebut telah memberikan batasan-batasan tertentu di dalam format kelambagaan pengelolaan Migas, yakni, dengan mengembalikan model pengelolaan Migas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun…
Rabu, 21 November 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI). RDPU itu dilaksanakan untuk menghimpun masukan masyarakat terkait dengan pembentukan Program Legisalsi Nasional 2014 (Prolegnas 2014). Dalam pertemuan itu hadir tiga orang perwakilan PSHK, yaitu Ronald Rofiandri (Direktur…
Tak sulit menemukan reklame di sepanjang jalan Jakarta, bahkan di sudut-sudut yang tak disangka, belum lagi reklame yang sudah masuk wilayah privat. Reklame seakan menyerbu publik. Melihat situasi sosial itu, PSHK bekerja sama dengan Karbon Journal melaksanakan penelitian untuk melihat keterkaitan publik dan reklame di ruang kota Jakarta dengan dukungan dari TIFA.