Pernyataan Sikap Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) atas Pidato Visi Indonesia

Publikasi, Siaran Pers

Pidato kemenangan capres terpilih Joko Widodo yang disampaikan di hadapan pendukungnya, Minggu (14/7) lalu, berfokus pada pada lima prioritas kerja: (i) pembangunan infrastruktur; (ii) pembangunan SDM; (iii) mengundang investasi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya; (iv) reformasi birokrasi; dan (v) penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Sementara itu, sektor hukum—baik soal pembenahan, pembangunan, maupun penegakan—tidak…

Aspek keadilan sering dilupakan dalam pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia

Blog

Pembuat kebijakan ketika merancang kebijakan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan tidak hanya kepentingan bisnis, tapi juga dampak pembangunan terhadap masyarakat dan lingkungan setempat. Namun praktiknya, pemerintah membuat hukum dan kebijakan yang memudahkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan ongkos sosial yang ditanggung masyarakat setempat. Mengutip dari pidato Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada upacara Peringatan Hari Kemerdekaan lalu, sebanyak 477…

Praktek Pembentukan Kebijakan di Indonesia

Aktivitas

Secara teoritik pembentukan kebijakan merupakan sebuah siklus (policy cycle) yang meliputi delapan tahapan. Namun dalam konteks Indonesia penggunaan istilah policy cycle kurang tepat. Pembentukan kebijakan di Indonesia lebih tepat menggambarkan sebuah proses, belum pasti sebuah siklus. Pernyataan tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin dalam acara seminar yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada…

Praktek Pembentukan Kebijakan di Indonesia

Aktivitas

Secara teoritik pembentukan kebijakan merupakan sebuah siklus (policy cycle) yang meliputi delapan tahapan. Namun dalam konteks Indonesia penggunaan istilah policy cycle kurang tepat. Pembentukan kebijakan di Indonesia lebih tepat menggambarkan sebuah proses, belum pasti sebuah siklus. Pernyataan tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin dalam acara seminar yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada…

Penerapan International Framework for Court Excellence (IFCE) dan Penyesuaian Kebijakan dalam Indikator Reformasi Birokrasi

Penelitian, Penelitian Saat Ini

Saat ini, banyak indikator digunakan untuk penilaian kinerja pengadilan. Misalnya, hasil audit Badan Pengawasan Mahkamah Agung, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Kemenpan RB, ataupun melalui akreditasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sementara itu, konsorsium beberapa negara menyusun sebuah kerangka berupa International Framework for Court Excellence (IFCE) demi tercapainya pengadilan yang…

Penyusunan Regulasi terkait Implementasi Kebijakan UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa

Aktivitas, Berita, Highlight

Dua orang peneliti PSHK, Fajri Nursyamsi dan Ronald Rofiandri, memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Regulasi Terkait Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan itu dilaksanakan pada Senin, 7 November 2016 di Bandung. Penyelenggara kegiatan adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Fajri…

Diskusi dan Peluncuran Buku Hasil Eksaminasi “Melindungi Anak, Membela Hak Kepentingan Tersangka”

Aktivitas

Proses pembuktian sering sulit dilakukan untuk suatu kasus yang rumit. Tidak hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, hakim perlu juga melihat keterangan ahli ataupun bukti surat. Ahli yang dimaksud tentu bukan hanya ahli hukum, melainkan ahli dalam lintas disiplin ilmu pengetahuan yang dapat membantu pengadilan untuk mencari kebenaran materil Diskusi ini akan membahas sejauh mana…

DPR Harus Laksanakan Uji Kelayakan dan Pilih 5 Pimpinan KPK Baru

Publikasi, Siaran Pers

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat Presiden Joko Widodo terkait 8 (delapan) nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Seleksi (Capim KPK) yang lolos seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel), pada September 2015 lalu. Kini sudah lewat 2 (dua) bulan sejak surat tersebut diterima, Komisi III DPR RI belum juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) terhadap para Calon Pimpinan KPK. Padahal,…

Focus Group Discussion-Mekanisme Penegakan Hukum Hak-Hak Pekerja Anak Dan Pekerja Paksa Di Indonesia

Aktivitas, Berita

PSHK bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) mengadakan penelitian dengan tujuan mengidentifikasi potensi kesenjangan dalam pelaksanakan hukum yang berkaitan dengan pekerja anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memetakan peran dari setiap instansi pemerintah dalam menangani pekerja anak, termasuk memberi gambaran mengenai kerangka hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan, tetapi juga pengendalian.…