Lemahnya aturan pengendalian tembakau di belakang polemik audisi bulu tangkis Djarum

Di Indonesia, promosi rokok tidak dilarang; hanya dibatasi tanpa ada sanksi pidana bagi yang melanggar. Ini menjadi salah satu kelemahan upaya pemerintah mengendalikan rokok dan melatarbelakangi polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Perkumpulan Bulu Tangkis Djarum (PB Djarum) baru-baru ini soal penggunaan merek rokok di audisi beasiswa bulu tangkis untuk anak-anak. Lebih dari 200.000 penduduk…

8 FUNGSI DAN STRUKTUR BADAN REGULASI NASIONAL USULAN PSHK

Siaran Pers PSHK Terkait Gagasan Pembentukan Lembaga Perundang-Undangan Rencana pembentukan lembaga yang fokus kepada fungsi peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah terus bergulir. Presiden Joko Widodo terus mengusung gagasan ini dari mulai kampanye pada Pemilu 2019, sampai kepada rencana kelembagaan yang akan dipimpinnya pada periode 2019-2024. Tentu gagasannya bukan hanya perihal ada atau tidak ada lembaga…

PSHK Mendukung Advokasi Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra

66 siswa dan mahasiswa disabilitas netra terancam drop out dan dipaksa keluar dari asrama Wyata Guna Bandung melalui perlakuan kurang baik. Mereka merupakan anak asuh Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensori Netra (BRSPDSN) Kementerian Sosial RI.  Petugas sosial mendatangi orang tua wali ke rumah-rumah yang tersebar di berbagai kota di Jawa Barat agar segera menjemput…

Fasilitasi Disability Inclusion Training

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, menjadi fasilitator dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) yang berjudul Disability Inclusion Training pada Selasa (30/7/2019). Kegiatan itu merupakan bentuk peningkatan kapasitas internal dari Rumah KitaB, yang banyak melakukan penelitian dan pendampingan masyarakat di akar rumput. Dalam pelatihan tersebut, Fajri…

Rencana pemerintahan Jokowi ajukan PK atas vonis MA hambat upaya cegah kebakaran hutan dan lahan

Berita Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi dari pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada tahun 2015 sempat mendominasi media massa pada pertengahan Juli lalu. Putusan MA tersebut memperkuat putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan Jokowi beserta jajarannya lalai hingga menyebabkan kasus kebakaran hutan dan wajib membenahi peraturan terkait dengan tata…

Formasi Khusus Disabilitas CPNS 2018: Pisau Bermata Dua

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) akan melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada September 2018. Seperti halnya dua seleksi CPNS sebelumnya pada 2017, KemenPANRB kembali membuka formasi khusus penyandang disabilitas. Kebijakan itu merupakan upaya Pemerintah dalam memenuhi amanat dari Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun apakah kebijakan itu…

PEMBATALAN KELULUSAN DOKTER GIGI ROMI DISKRIMINATIF

Siaran Pers Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas Pembatalan kelulusan Dokter Gigi Romi Syofpa Ismael dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, diskriminatif dan melanggar semangat pemenuhan HAM di Indonesia. Selain itu, tindakan pembatalan kelulusan karena alasan kondisi disabilitas itu melanggar ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang…

Kabinet baru Jokowi: Langkah yang harus diambil Jokowi untuk membentuk kabinet yang lebih baik

Dalam waktu dekat Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan mengumumkankabinet baru. Dalam pidato pertama Jokowi sebagai presiden terpilih, salah satu rencana yang ditekankan adalah reformasi struktural pada lembaga-lembaga pemerintahan agar semakin sederhana dan lincah menuntaskan kerja. Jokowi harus membenahi aturan kementerian yang saling tumpang tindih dan buruknya sistem pengawasan untuk memastikan kabinet yang baru berjalan optimal. Tulisan ini berusaha…