Capaian kinerja legislasi pada 2021 masih jauh dari harapan. DPR bersama Pemerintah hanya mengesahkan 5 RUU dari 37 RUU yang ada dalam Prolegnas 2021. Persoalan capaian kinerja legislasi di tahun 2021 ini mengulang kejadian di tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah RUU yang disahkan sangat minim dibanding target yang dicanangkan. Pada 2015 DPR hanya mengesahkan 3…
Setelah setahun berlaku, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUUXVIII/2020 yang dibacakan pada Kamis (25/11/2021) lalu. Putusan itu menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dalam proses pembentukannya sehingga DPR dan pemerintah harus memperbaikinya sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang yang…
Komisi Nasional Disabilitas (KND) merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Ketentuan itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Perpres 68/2020) sekaligus memerintahkan pembentukannya. Setelah melalui proses seleksi, pada 1 Desember 2021, Presiden Republik Indonesia resmi melantik…
Setelah setahun berlaku, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akhirnya diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja) yang dibacakan Kamis, 25 November 2021. Putusan itu menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dalam proses pembentukannya sehingga DPR dan Pemerintah harus memperbaikinya sesuai…
Apapun kegiatan organisasinya, mulai dari penelitian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, panti asuhan, advokasi, penyayang hewan, relawan bencana dan lain sebagainya, saat ini berpotensi dikategorikan sempit sebagai Organisasi Kemasyarakatan alias “Ormas”. Ada potensi salah arah kebijakan untuk “meng-ormas-kan” seluruh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia. Merespon ini, ada OMS yang bingung, ada yang menolak, ada yang terpaksa…
Banyak anggapan bahwa ketegasan aparat menegakkan hukum menentukan keberhasilan penanganan pandemi. Asumsinya publik otomatis akan lebih patuh bila aturan bisa membuat jera setiap pelanggar lewat penghukuman. Tapi, ketimbang mendorong kepatuhan masyarakat dengan paksaan, masyarakat lebih membutuhkan opsi peraturan cerdas (smart regulation) dalam kebijakan. Karantina wilayah, yaitu membatasi mobilitas dan aktivitas warga sambil memenuhi kebutuhan pokok…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Empat Alasan Batalkan Vaksinasi Berbayar JAKARTA, 11 JULI 2021 – Juru Bicara Kementerian Kesehatan, pada Minggu, 11 Juli 2021, menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dapat diakses individu secara berbayar mulai Senin, 12 Juli 2021. Penjualan vaksin secara eceran itu dimungkinkan setelah Kementerian Kesehatan mengubah definisi Vaksinasi Gotong…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Setelah 20 tahun berlalu, usulan untuk kembali mengamendemen UUD 1945 kembali bergulir. MPR menggulirkan isu tersebut dan bahkan DPD dengan resmi membuat tim khusus untuk mengolah gagasan-gagasan amandemen UUD 1945. Gagasan untuk mengamandemen UUD 1945 hadir seiring dengan mencuatnya isu mengenai MPR kembali berperan memilih Presiden, …
Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi menjadi narasumber dalam Diskusi Kelompok Terpumpun bertema Penyusunan Kajian atas Konsep Politik Hukum Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun 2022 pada Kamis (27/5/2021) di Jakarta. Diskusi tersebut bertujuan mengidentifikasi isu-isu sektoral yang dapat menggambarkan konsep politik hukum DPD serta mekanisme ideal…