Menyelisik Aspek Hukum Pengadaan Infrastruktur Kereta Cepat

Blog

Beberapa waktu lalu, negeri ini digaduhkan oleh kontroversi pembangunan kereta cepat (high-speed train) jurusan Jakarta-Bandung. Kegaduhan ini bermula pasca ground breaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Walini, Bandung Barat. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak menghadiri acara ground breaking tersebut. Padahal, kementerian yang dipimpin Jonan merupakan regulator perkeretaapian di Indonesia. Dari sinilah kontroversi…

PSHK: Pemangkasan Masa Jabatan Pimpinan DPR Tidak Bertentangan dengan UU

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengkritik pernyataan ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman terkait pemangkasan masa jabatan Pimpinan DPD. Menurut Bivitri, sebenarnya pemangkasan masa pimpinan Dewan Perwakilan Daerah tidak diatur dalam UU No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah…

Dualisme Regulasi Infrastruktur Tol

Blog

Permasalahan tentang regulasi infrastruktur jalan tol sangat kompleks. Banyak regulasi yang bersinggungan di sana. Kompleksitas aturan tersebut memunculkan masalah karena beberapa peraturan menjadi tumpang tindih. Pertama, dari beberapa regulasi yang bersinggungan terkait infrastruktur jalan tol terdapat regulasi yang tak memiliki aturan yang lebih fleksibel untuk pembebasan lahan bagi kepentingan pembangunan jalan tol. Kedua, adanya aturan…

LRWD Edition 16 : September 2015

LRWD, Publikasi

House of Representatives First Session for the 2015-2016 Period New Regulation to Guarantee to Fulfill Rights of People with Disabilities The Selection of KPK’s Chair Leaves Doubts Legislation House of Representatives First Session for the 2015-2016 Period On August 16th, the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat) entered their first period for 2015-2016. However, their…

Aktualisasi Kewenangan DPD Pasca Putusan MK Dalam Penyusunan Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2015: Butuh Konsistensi dan Tindak Lanjut Pelembagaan

Blog

Konteks Terkini Senin, 9 Februari 2015, DPR menjadwalkan rapat paripurna, dengan salah satu agendanya menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prioritas 2015[1]. Ada sejumlah sinyal perbaikan yang muncul selama proses penyusunannya seperti yang tercermin sejak rapat kerja pertama kali yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama DPD dan Pemerintah, Kamis,…

LRWD Edition 5 : February 2015

LRWD, Publikasi

Budi Gunawan Pre-Trial Decision Implications on Indonesia’s Criminal Legal System Priority Bills in the 2015 National Legislation Program New Local Election Law: No ‘Public Test’ and a New Special Court Constitutional Court Rejects Akil Mochtar’s Judicial Review on Anti-Money Laundering Law The Constitutional Court Decision: Water Resources Law is Unconstitutional Government Regulation in Lieu of…

Memperluas Cakupan Partisipasi Dalam Proses Legislasi

Blog

Dasar Filosofis Pada dasarnya partisipasi masyarakat bukanlah suatu konsep yang baku. Ia hanya a means to an end, jadi bukan tujuan akhir itu sendiri [1] . Tujuan sebenarnya adalah ‘pengaruh yang berarti’ terhadap proses pemerintahan dalam arti luas (mulai dari pengambilan kebijakan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi kebijakan) terutama yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya publik. Oleh karenanya, pola…

LRWD Edition 2 : January 2015

LRWD, Publikasi

Case Reviews Should be Decided Through Law, Not Government Regulation Improvement of the Criminal Justice System Regarding Death Penalty is a Necessity Polemics on Chief of Police Appointment Still Continue Civil Society Encourages the Bill on Persons with Disabilities to Become a Priority in 2015 Law Policy Case Reviews Should be Decided Through Law, Not…

LRWD Edition 34 : November 2014

LRWD, Publikasi

Legal Policy Law Enforcement and Human Rights Challenges for the New Attorney General   It has been more than two weeks since the inauguration of Joko Widodo-Jusuf Kalla’s working cabinet. Even so, the appointment of an Attorney General seems to still be a long way away. According to the Coordinating Minister for Politics, Law, and…