Sudah cukup banyak fakta empirik mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang prosesnya tidak paripurna sehingga yang timbul adalah peraturan yang “salah sasaran” atau tidak memberikan solusi yang seharusnya.
Pada 25 Oktober 2023, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas. Surat mendagri ini ditujukan kepada gubernur, wali kota, bupati, serta ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Surat mendagri itu meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembentukan produk hukum daerah, terutama peraturan daerah terkait penyandang disabilitas…
Pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang yang melewati batas waktu masa sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan tata kelola legislasi yang semakin buruk saat ini. Perppu ini dibentuk disertai dengan kontroversi mengenai tidak adanya urgensi kegentingannya dan ketidaktaatan terhadap putusan MK yang memutuskan memperbaiki proses pembahasan UU Cipta Kerja. Alih-alih…
PADA Februari 2022, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis laporan indeks demokrasi 2021. Dalam laporan itu, posisi Indonesia meningkat dari tahun 2020 tetapi masih sebagai negara setengah demokrasi atau demokrasi yang cacat. Peringkat Indonesia berada setingkat di bawah rezim demokrasi yang ideal, yakni demokrasi penuh. Dari segi peringkat, Indonesia memang mengalami peningkatan, tapi dari segi…
Presiden Joko Widodo telah mengesahkan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri atas 45 peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden. Jumlah ini masih berpotensi meningkat, mengingat terdapat lebih dari 450 ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan adanya peraturan delegasi. Fakta ini bertentangan dengan misi penyederhanaan regulasi yang digaungkan pemerintah sejak menggagas rancangan…
Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan praktik buruk pembentukan regulasi yang dipaksakan dan mengorbankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Selain UU Cipta Kerja, terdapat beberapa UU lain yang dibahas dalam waktu yang sangat singkat, yaitu Perubahan UU KPK, Perubahan UU MK, dan Perubahan UU Minerba. Menurut peneliti Pusat Studi Hukum…
Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan oleh DPR bersama Presiden berisi pasal-pasal yang memuat perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan. RUU Cipta Kerja ini menegaskan bahwa kewenangan Menteri, Kepala Lembaga serta Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh UU untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksana dari kewenangan presiden.…
Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 13 Februari 2020. Pemerintah menargetkan pembahasan rancangan yang disusun menggunakan konsep hukum omnibus law tersebut rampung dalam 100 hari. Terdapat beberapa hal yang perlu dipersoalkan secara hukum dalam proses pembentukan undang-undang itu. Pertama, meski draf rancangan sudah diserahkan pemerintah ke…
Siaran Pers PSHK Terkait Pengajuan Draf RUU Cipta Kerja oleh Pemerintah Pemerintah resmi menyerahkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR pada Rabu, 13 Februari 2020. Draf RUU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat berisi 15 bab dan 174 pasal. Draf itu mudah didapatkan melalui aplikasi percakapan online, tetapi ironisnya tidak ada satu pun laman resmi…