Refleksi Satu Tahun Keberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Peluncuran LAWmotion #24 – Disabilitas sebagai Isu Multisektor

Publikasi, Siaran Pers

Genap satu tahun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, berbagai upaya implementasi masih parsial dilakukan dan belum semua pihak terkait dilibatkan. Sebagai contoh, upaya pembentukan peraturan pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas baru ditindak lanjut oleh Kementerian Sosial saja, padahal masih ada 6 Peraturan Pemerintah lain yang harus dibentuk, yang seharusnya menjadi inisiatif dari…

LAWmotion #24 – Disabilitas Sebagai Isu Multisektor

LAWmotion

Refleksi Satu Tahun Keberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Peluncuran LAWmotion #24 – Disabilitas sebagai Isu Multisektor Genap satu tahun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, berbagai upaya implementasi masih parsial dilakukan dan belum semua pihak terkait dilibatkan. Sebagai contoh, upaya pembentukan peraturan pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas baru ditindak…

Penataan Perkampungan Kota

Blog

Penataan kota akhir-akhir ini telah menjadi salah satu fokus banyak kepala daerah. Salah satu kebijakan penaatan kota yang dijalankan adalah penataan perkampungan urban yang identik dengan kekumuhan, kepadatan, perusakan lingkungan dan penyakit. Hal ini tampaknya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, setelah berbagai program penataan taman-taman kota, Tentu langkah ini patut diapresiasi dan didukung.…

LRWD Edisi I: Januari 2017

LRWD, Publikasi

Pemilu KONSTITUSIONALITAS SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS Salah satu isu yang hangat diperdebatkan setiap pembahasan undang-undang tentang pemilihan umum adalah tentang pilihan sistem pemberian suara. Perdebatannya bukan mengenai pilihan antara sistem distrik atau proporsional, karena memang sejak awal pelaksanaan pemilihan umum, kita telah sepakat memilih sistem proporsional yang dianggap lebih mengakomodir kemajemukan di Indonesia.…

Kartu Tanda Disabilitas Bukan Solusi Tunggal

Blog

Pembuatan Kartu Tanda Disabilitas (KTD) diamanatkan kepada Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) yang disahkan pada April 2016. Pro dan kontra pun terlihat dari tanggapan masyarakat atas kebijakan itu, khususnya para disabilitas sendiri. Sebagian orang setuju dengan kebijakan itu karena dapat mempermudah akses program-program bagi disabilitas, termasuk fasilitas yang…

Membaca Hukum : Studi Kasus Permen Bersama 2006

Blog

Tulisan ini saya buat untuk merespon diskusi yang terjadi antara saya dan beberapa teman terkait dengan pembubaran KKR di Bandung beberapa saat lalu. Beberapa teman sepakat dengan PAS, menganggap bahwa pembubaran KKR memiliki dasar pembenar yang kuat, karena dianggap melanggar ketentuan peraturan bersama menteri agama dan dalam negeri tahun 2006, khususnya Pasal 18  tentang izin…

Penyusunan Regulasi terkait Implementasi Kebijakan UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa

Aktivitas, Berita, Highlight

Dua orang peneliti PSHK, Fajri Nursyamsi dan Ronald Rofiandri, memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Regulasi Terkait Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan itu dilaksanakan pada Senin, 7 November 2016 di Bandung. Penyelenggara kegiatan adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Fajri…

Kebijakan Perlindungan Anak dalam RPJMD

Aktivitas, Berita, Highlight

Pemenuhan kesejahteraan terhadap seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu agenda bersama yang hendak diwujudkan pemerintah, termasuk kesejahteraan anak. Kelompok Kerja (Pokja) kesejahteraan masyarakat dari BPHN menyelenggarakan Focus Group Discussion untuk mengeksplorasi masalah serta hambatan yang terjadi dalam penjaminan kesejahteraan itu. Turut diundang pula para pemangku kebijakan, seperti Bappenas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementrian Sosial,…