Penyandang Disabilitas Masih Dilihat Sebagai Beban

Berita, PSHK dalam Berita

Pada UU Nomor 8 tahun 2016, diamanatkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas yang bakal mengontrol berbagai kebijakan pemerintah agar tetap melindungi penyandang disabilitas. “Saya mendorong penyandang disabilitas sebagai komisioner karena mereka yang paling tahu kebutuhannya,” kata Fajri Nursyamsi,  peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), kepada Reja Hidayat dari tirto.id, pada Senin (5/9/2016). Bagaimana kesiapan…

Mengamankan Akses Publik di Parlemen

Blog

Temuan Masyarakat sepertinya tidak akan lagi leluasa melewati lobi Gedung Nusantara I dan Gedung DPD. Begitu pula mengawasi secara langsung dan kasat mata kinerja maupun pilihan politik anggota DPR/DPD dalam ruang-ruang pengambilan keputusan tidak makin mudah. Melalui pemberlakuan zona tertentu, pergerakan di dua area tersebut yang selama ini cukup bebas dan sering dimanfaatkan untuk berinteraksi…

Kemustahilan Membubarkan Ormas

Blog

Pernyataan Menteri Dalam Negeri yang akan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menolak dan anti Pancasila telah menimbulkan prasangka tersendiri. Tentang siapa ormas dimaksud dan bagaimana pula bentuk konkret penolakan menjadi pertanyaan yang hingga hari ini masih belum terjawab. Semua masih berpusar pada dugaan belaka. Kementerian Dalam Negeri sebelumnya pernah berjanji akan membeberkan kemungkinan pembubaran ormas…

Kompleksitas Menentukan Materi Muatan Undang-Undang

Aktivitas, Berita

Sejak 1945—2014, terdapat 1.581 Undang-Undang yang dihasilkan, demikian kata Bayu Dwi Anggono selaku narasumber diskusi internal PSHK. Selain capaian kuantitatif, Bayu turut memaparkan pula kondisi faktual kualitas undang-undang di Indonesia. Selama pengujian undang-undang periode 2003—2015, Mahkamah Konstitusi telah mengadili 921 perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dari keseluruhan permohonan judicial review, 202 perkara atau 24%…

Sinergitas Gerakan dalam Semiloka Implementasi UU Penyandang Disabilitas

Aktivitas, Berita

April 2016, Pesiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan begitu, seharusnya UU itu sudah dapat diberlakukan. Namun, UU Penyandang Disabilitas mengatur beberapa ketentuan baru sehingga perlu masa transisi untuk membangun sistem, bahkan peraturan pelaksanaan sesuai dengan amanat UU Penyandang Disabilitas. Dalam rangka mendukung implementasi UU Penyandang Disabilitas, Sigab…

Siaran Pers Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) atas Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016

Siaran Pers

3 PRIORITAS DPR PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2015-2016 Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, DPR dihadapkan pada tiga prioritas agenda. Ketiga prioritas itu, yakni evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016, tindak lanjut temuan BPK, dan tindak lanjut usul pemberhentian Wakil Ketua DPR yang diajukan oleh Fraksi PKS. EVALUASI PROLEGNAS PRIORITAS 2016…

KONSTRUKSI “KEDAULATAN RAKYAT” DALAM LEGISLASI

Blog

GAGASAN KEDAULATAN RAKYAT   Suatu gagasan dalam dunia ilmu lahir dalam suatu konteks dan mengalami banyak perkembangan dalam perspektif waktu. Makalah yang membahas mengenai bagaimana kedaulatan rakyat dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan harus beranjak pertama kali dari konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. Secara prinsip, gagasan mengenai kedaulatan sebagai ‘kekuasaan tertinggi’ seringkali diterima begitu saja Konsep “kedaulatan”…

Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental

Blog

Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental [i] Bivitri Susanti [ii] 1. PENDAHULUAN Makalah ini saya sampaikan untuk memberikan pendapat mengenai Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,…

Benih Represi terhadap Ormas dan Legitimasinya

Aktivitas, Highlight

Penyampaian hasil pemantauan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dalam pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dilaksanakan pada Senin, 4 April 2016, pukul 13.00.  Audiensi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum dan Hak  Asasi Manusia itu dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan…