Omnibus Law Mestinya Jadi Pintu Masuk Pembenahan Hiper Regulasi

Reformasi Regulasi

Namun tidak terbatas sektor investasi, tetapi diarahkan pada pembenahan regulasi yang saling tumpah tindih/bertentangan di semua sektor. Gagasan Presiden Joko Widodo untuk membentuk omnibus law (penyederhanaan peraturan) terus mendapat kritikan/masukan dari elemen masyarakat. Pasalnya, pembentukan omnibus law yang hanya diarahkan peningkatan investasi dinilai sebagai pandangan sempit. Seharusnya, penerapan omnibus law dijadikan sebagai salah satu metode membenahi ribuan regulasi yang…

Pakar Hukum Beri Catatan Khusus soal Omnibus Law

Reformasi Regulasi

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menilai ada empat prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum omnibus law dibahas. Bisnis.com, JAKARTA–Pakar hukum memberikan banyak catatan mengenai rencana pemerintah untuk mengundangkan dua omnibus law yakni UU Cipta Lapangan Kerja…

Dua tantangan legislasi DPR yang baru

Blog

Bulan ini, 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 yang terpilih dilantik. Dari jumlah itu, terdapat terdapat 286 (49,74%) wajah baru dan selebihnya 289 (50,26%) adalah petahana. Mereka adalah perwakilan sembilan partai politik. PDIP memiliki 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78, Nasdem 59 kursi, PKS 50 kursi, Demokrat 54 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 48 kursi,…

Beragam Harapan terhadap Badan Legislasi Pemerintahan

Tak Berkategori

Presiden diminta segera membentuk Badan Legislasi Pemerintahan ini yang diharapkan mampu mengatasi beragam persoalan hiper dan tumpang tindih (saling bertentangan) berbagai regulasi sekaligus mereformasi sistem penataan regulasi di Indonesia\ Presiden Joko Widodo sudah menandatangani berlakunya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu yang diatur…

Banyak Aturan Tumpang Tindih, PSHK Dorong Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011

Reformasi Regulasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ( PSHK) mendorong adanya revisi Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dinilai penting untuk memperbaiki sistem regulasi yang banyak tumpang tindih dan tidak efektif. “Presiden juga harus mendorong revisi UU Nomor 12 Tahun 2011. Ini menjadi dasar hukum tata kelola regulasi, sistem…

SATU LAGI PP PELAKSANAAN UU PENYANDANG DISABILITAS RESMI DISAHKAN

Info Legislasi

Presiden RI resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi dilaksanakan dalam tingkat nasional dan daerah. Perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan,…

Respons Buruk Unjuk Rasa

Blog

Gelombang unjuk rasa di berbagai daerah te­rus berlanjut. Tidak jarang, demo berakhir ricuh menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Korban jiwa berjatuhan. Tuntut­an demonstran di berbagai dae­rah seragam untuk mencabut beberapa undang-undang (UU). Salah saatunya, hasil Revisi Un­dang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembe­rantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Undang-Undang Sumber Daya Air. Kedua UU…

Pelemahan perlindungan terhadap perempuan di era reformasi dalam agenda RUU PKS dan RKUHP

Blog

Proses untuk buru-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan, sebaliknya, menunda-nunda Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menegaskan perempuan terus menjadi korban dalam berbagai aspek. Bahwa perempuan kerap diasosiasikan sebagai warga kelas dua Indonesia bukanlah hal baru. Hak-hak perempuan masih terbatas dan mereka rentan menjadi korban kekerasan seksual apapun afiliasi politiknya. Akan tetapi, akan…

DPR PERLU GUNAKAN HAK INTERPELASI UNTUK MINTA PERTANGGUNGJAWABAN POLRI

Tak Berkategori

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Tindakan Represif Aparat Polri dalam Berbagai Kesempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat sorotan karena melakukan berbagai tindakan kontra demokrasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam satu pekan terakhir. Korban jiwa berjatuhan dan disinyalir berasal dari tindakan represif aparat dalam menangani aksi demonstrasi di sejumlah…