Yang terlupakan dalam revisi UU pembentukan peraturan perundang-undangan

Berita Reformasi Regulasi, Blog

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu mengesahkan revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). UU ini mengatur perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan peraturan perundang-undangan, misalnya UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan President, dan Peraturan Daerah. Namun, terdapat beberapa masalah yang tertinggal dalam revisi UU tersebut. Revisi tersebut belum menyelesaikan masalah terkait penyelarasan peraturan terutama di tingkat daerah, partisipasi…

Menkopolhukam: Omnibus Law Butuh Revisi UU Pembentukan Peraturan

Reformasi Regulasi

Menurut PSHK, seharusnya penerapan omnibus law dijadikan salah satu metode membenahi ribuan regulasi yang saling tumpang tindih (hiper regulasi) di tingkat pusat dan daerah. Sebelumnya, PSHK juga mengusulkan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara total. Menkopolhukam Mohammad Mahfud MD mengatakan tahap awal merealisasikan omnibus law harus merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Tahap pertama…

Menggagas Kebijakan Reformasi Regulasi Pasca Pemilu 2019 dan Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Reformasi Regulasi

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan dukungan International Development Law Organization (IDLO) Rule of Law Program Indonesia menyelanggarakan diskusi publik regulasi bertema “Menggagas Kebijakan Reformasi Regulasi Pasca Pemilu 2019 dan Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” pada Selasa (15/10/2019) di Jakarta.   Diskusi tersebut dibuka oleh Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan,…

Jokowi ingin bentuk Badan Regulasi Nasional untuk cegah peraturan tumpang-tindih, perlukah?

Berita Reformasi Regulasi, Blog, Reformasi Regulasi

Pemerintah berencana membentuk badan regulasi nasional untuk mencegah peraturan tumpang-tindih atau bahkan saling bertentangan. Hingga 2018, ada lebih dari 42 ribu peraturan yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah. Sebagai salah seorang peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, saya setuju dengan pembentukan badan ini karena Indonesia membutuhkan lembaga khusus yang mampu menyaring, menyelaraskan, dan merumuskan…

DPR Bakal ‘Kebut’ Pembahasan RUU Pembentukan Peraturan Perundangan

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Untuk mengatasi persoalan pembahasan RUU yang belum rampung dapat dilanjutkan oleh DPR dan pemerintahan periode berikutnya. Disarankan revisi UU 12/2011 dilakukan terbatas, hanya mengesahkan aturan mekanisme carry over pembahasan RUU agar bisa segera diberlakukan. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menganggap revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan mendesak untuk segera…

Diskusi Publik Daerah Semarang : Kebutuhan Pengetatan Evaluasi dalam Rangka Reformasi Regulasi Daerah

Aktivitas, Reformasi Regulasi

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) menggelar Diskusi Publik Agenda Reformasi Regulasi: Penataan Kelembagaan Regulasi di Daerah pada Selasa (2/4/2019) di Semarang. Hadir sebagai narasumber, yaitu dosen Fakultas Hukum Undip Lita Tyesta Adi Listiya Wardhani, perwakilan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah Mulyono, Anggota Staf Ahli Kementerian…

Tantangan Pembenahan Regulasi Daerah

Aktivitas

Jalannya pemerintahan daerah tak bisa terlepas dari perkembangan peraturan di pemerintah pusat. Tumpang tindih peraturan maupun kewenangan mengawasi perda sangat menghambat jalannya pemerintahan daerah saat ini. Dalih keharusan adanya regulasi dalam setiap kebijakan melahirkan peraturan-peraturan tidak harmonis. “Setiap kebijakan yang akan dijadikan regulasi mestinya mempertimbangkan harmonisasi sebagai suatu kebutuhan bersama,” ujar Staf Ahli Menteri PPN…

PSHK di FGD Bekraf: Pembentukan dan Perubahan Peraturan Tidak Melulu Jadi Solusi

Aktivitas, Berita

Saat ini, ekonomi kreatif merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Indonesia. Ekonomi kreatif lebih bertumpu kepada ide-ide kreatif pemikiran manusia, berbeda dengan sektor ekonomi lain yang berdasar eksploitasi sumber daya alam. Itulah sambutan pembukaan Mariaman Purba untuk memulai Focus Group Discussion (FGD) tentang Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional…

Tumpang tindih Publikasi Online Peraturan Perundang-undangan

Blog

Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini lebih mudah diakses dengan dukungan perkembangan teknologi informasi. Dengan mudah, kita menemukan kompilasi peraturan perundang-undangan ketika “berkunjung” ke situs pemerintah dan lembaga negara lain. Peraturan perundang-undangan seolah menjadi menu wajib yang harus ditampilkan dalam situs-situs pemerintah dan lembaga lain, walaupun belum lengkap menampilkan semua peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, publikasi…