Terhitung sejak bulan Januari 2018, masyarakat sipil Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang hukum kehilangan tiga orang figurnya. Asep Rahmat Fadjar, Widodo Budidarmo dan Supriyanto Widodo Eddyono; yang akrab kami panggil Asep, Dodo dan Supi telah berpulang keharibaan-Nya. Asep telah berpulang setahun sebelumnya di Januari 2017, sementara Dodo dan Supi berturut-turut di Desember 2017. …
PILKADA SERENTAK 2018 DISKRIMINATIF: KPU MELARANG WARGA NEGARA DENGAN DISABILITAS MENJADI CALON GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI, WAKIL BUPATI, WALIKOTA ATAU WAKIL WALIKOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Keputusan KPU yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Melalui Keputusannya, KPU memasukan disabilitas dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani…
Advokasi pembentukan 7 RPP untuk implementasi UU Penyandang Disabilitas sudah memasuki tahap baru. Pada 4 Januari 2018, Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi UU Penyandang Disabilitas secara resmi menyerahkan 7 Draft RPP usulan masyarakat. Penyerahan itu merupakan bentuk realisasi komitmen Pokja dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas untuk mendukung Pemerintah dalam upaya mendorong bersama pembentukan seluruh RPP. Dalam…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Marie-Louise Hannan, Duta Besar Kanada untuk ASEAN. Dalam kunjungannya, Marie didampingi David Williams dari Kedutaan Besar Kanada, Vladmir Napoleon dari Senior Investigator Royal Canadian Mounted Police dan Patrice Poitevin dari University of Ottawa. Kunjungan delegasi tersebut diterima…
Pemerintah saat ini telah mendukung gagasan Kota HAM melalui komitmen politik sebagaimana telah secara tegas disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya memperingati Hari HAM Sedunia bulan Desember 2015, yang secara khusus mengapresiasi dan mendorong perbanyakan inisiatif Kabupaten/Kota HAM seperti yang dilakukan oleh Kota Solo, Wonosobo, Palu dan Jayapura. Langkah tersebut merupakan terobosan positif dari Pemerintah untuk…
Salah satu lemahnya perkembangan organisasi kepustakawanan di Indonesia dalam menghadapi isu-isu yang berkembang di masyarakat karena sebelumnya ketika menjadi mahasiswa para pengurus organisasi kepustakawanan ketika menjadi mahasiswa bersikap pasif. Sampai saat ini tidak banyak mahasiswa pendidikan ilmu perpustakaan yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan, baik di tingkat universitas maupun ekstra kampus. Mahasiswa pendidikan ilmu perpustakaan terlalu…
JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan terhadap panitera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap perkara di pengadilan yang terus berulang menunjukkan adanya kelemahan sistem manajemen perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Terjadinya suap perkara yang melibatkan panitera tidak bisa dibebankan sebagai kesalahan perseorangan semata, sebab hal itu terjadi karena sistem yang ada tidak…
Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan 15 ketentuan pembentukan PP yang diamanatkan untuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) menjadi 1 PP saja (PP “sapu jagat”). Keputusan itu untuk pertama kalinya disampaikan kepada publik dalam kegiatan Konsultasi Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan,…
Saat ini, banyak indikator digunakan untuk penilaian kinerja pengadilan. Misalnya, hasil audit Badan Pengawasan Mahkamah Agung, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Kemenpan RB, ataupun melalui akreditasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sementara itu, konsorsium beberapa negara menyusun sebuah kerangka berupa International Framework for Court Excellence (IFCE) demi tercapainya pengadilan yang…