Mewujudkan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Aktivitas

  Hambatan seorang penyandang disabilitas terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak aksesibel dan tidak mendukung untuk dirinya hidup secara mandiri. Menurut pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Asfinawati untuk mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana adalah dengan menerapkan kesetaraan pada proses dan juga hasil. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi daring bertajuk Mewujudkan Akomodasi yang Layak…

Tak hanya soal rokok batangan: revisi aturan pengendalian tembakau harus lebih keras terhadap industri rokok

Blog

Larangan penjualan rokok batangan di Indonesia tak akan sebatas wacana. Presiden Joko Widodo menegaskan niat itu dalam sebuah pernyataan akhir tahun lalu. Pemerintah memang baru saja memberikan sinyal akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Kepastian itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022…

Pasang-Surut Kebebasan Sipil di Indonesia: Refleksi Akhir Tahun dan Proyeksi 2023

Publikasi, Siaran Pers

Rilis Konferensi Pers Meski sejumlah organisasi pemantau kebebasan sipil telah melaporkan penurunan kualitas demokrasi dalam skala global sejak beberapa tahun terakhir, ruang gerak masyarakat sipil tampaknya akan kian menyusut lebih parah lagi. Di Indonesia, indikasi nyatanya terlihat dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung sejumlah pasal anti-demokrasi. Penolakan publik terus diabaikan dan…

Produsen Pengetahuan Perlu Mendorong Iptekin yang Inklusif dan Berkelanjutan

Aktivitas

Dalam menjalankan aktivitas riset dan inovasi, produsen pengetahuan seperti perguruan tinggi, lembaga negara, lembaga riset swasta, atau media, perlu berupaya untuk melibatkan dan menghasilkan pengetahuan yang dapat dinikmati oleh banyak pihak, termasuk kelompok rentan. Riset dan inovasi juga dinilai belum mempunyai arah yang jelas dan hanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Program Pendanaan Riset…

Komisi Nasional Disabiitas Perlu Saling Mendukung dengan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas

Aktivitas

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) melalui perjalanan yang cukup panjang. KND merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), ketentuan pembentukannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Setelah melalui proses seleksi, Presiden kemudian resmi melantik tujuh anggota KND pada 1 Desember 2021 lalu.…

Puncak Acara Civil 20: Sub-Pokja Civic Space Mendesak Para Pemimpin G20 Untuk Tidak Melupakan Pembahasan Penyusutan Ruang Sipil Global

C20, News C20

Sub-Kelompok Kerja (Sub-Pokja) Civic Space mendesak para pemimpin negara G20 untuk melindungi dan memperluas ruang gerak masyarakat sipil, dalam Puncak Forum C20 (Civil 20) pada 5-7 Oktober 2022, di Nusa Dua, Bali. Inisiatif itu perlu dirintis dengan memastikan bahwa isu ruang gerak masyarakat sipil turut dibahas serius dalam forum G20 ke depan. Sebelumnya, Sub-Pokja Civic…

Jangan tunggu viral dulu: pentingnya portal e-participation untuk gandeng warga dalam kebijakan publik

Blog

Minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan terus menjadi masalah di Indonesia. Luasnya wilayah, jarak, akses, dan jumlah penduduk turut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menggandeng partisipasi publik. Tersumbatnya kanal partisipasi formal kemudian mendorong publik menyalurkan aspirasi lewat medsos – atau terkadang istilahnya “viral-based policy” – demi mendesak respons dari pemerintah. Kita melihat ini, misalnya, pada…

Resiliensi “Civic Space” dan Pengalaman Masyarakat Sipil Bali

Aktivitas, C20, News C20

Sub-Pokja C20 untuk Ruang Gerak Masyarakat Sipil atau C20 Civic Space Sub-Working Group menyelenggarakan “Lokakarya Resiliensi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Civic Space: Pengalaman Bali” pada 3-4 Oktober 2022 di Sanur, Bali. Kegiatan ini melibatkan 19 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) dan universitas di Bali untuk berbagi pengalaman mengenai pelindungan dan perluasan ruang gerak…

Iptekin Harus Inklusif dan Berkelanjutan

Aktivitas

Perubahan isu global mendorong perkembangan kebijakan publik untuk mendukung ekosistem ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) dalam berbagai bidang yang berkaitan. Perubahan itu meliputi perubahan demografi, perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, digitalisasi dan otomasi, perlambatan produktivitas, dan meningkatnya ketidaksetaraan.  Untuk mengatasi tantangan itu, diperlukan agenda reformasi kebijakan meliputi semua aspek dari kebijakan dan tata kelola…