5 ALASAN MENOLAK UPAYA MENGEMBALIKAN GBHN MELALUI AMENDEMEN UUD 1945

  Upaya menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam UUD 1945 hangat diperbincangkan sejumlah elite politik. Upaya semakin menguat ketika gagasan dikemas sedemikian rupa atas nama amendemen UUD 1945, sekaligus menumpang pada proses politik pengisian jabatan Ketua MPR periode 2019-2024. Gagasan membangkitkan GBHN seolah-olah adalah demi kepastian dan keberlanjutan agenda pembangunan. Namun, apabila kita…

PSHK Berganti Pengurus

Pergantian kepengurusan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) telah dilaksanakan pada Sabtu (27/7) lalu. Direktur Eksekutif PSHK periode 2015-2019 M. Nur Sholikin secara resmi menyerahkan tugas kepemimpinan organisasi kepada Gita Putri Damayana. Gita, yang sebelumnya menjabat Direktur Publikasi, telah bergabung di PSHK sejak 1999. Dalam kurun waktu dua dekade karirnya sebagai peneliti, ragam topik…

Mendorong Perubahan SEMA yang Lemahkan Buruh

Sejumlah pengurus dan anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Selasa, 29 Januari lalu melakukan kunjungan ke PSHK. Kedatangan rombongan tersebut untuk mendiskusikan dua Surat Edaran Mahkamah Agung terkait dengan ketenagakerjaan yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 3 Tahun 2018. Beberapa materi dalam dua SEMA tersebut dinilai tidak berpihak pada perlindungan hak-hak buruh. Diantaranya,…

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat Tentang Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UU Ormas Tahun ke-V (2 Juli 2017 – 1 Juli 2018)

KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT (KKB) Sisi Problematika UU Ormas: Dari Kewajiban Registrasi sebagai Bentuk Pengakuan Negara Hingga Pembubaran Organisasi Melalui Penerapan Asas Contrarius Actus Temuan monitoring dan implementasi UU Ormas yang dilakukan KKB sejak 2 Juli 2017 – 1 Juli 2018 memperlihatkan bahwa terdapat 3 (tiga) konteks penting yang memengaruhi pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia,…

Staf Media

Fachri Fachri bergabung dengan PSHK sejak 2007. Awalnya, ia berkontribusi dalam program Kajian dan Advokasi Rancangan Undang-Undang Susunan & Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selama dua tahun, ia berperan sebagai data center dan mengelola data website dan juga tetap menjalankan aktvitasnya sebagai mahasiswa teknik informatika. Kemudian, Fachri pun memantapkan diri untuk terus bergabung dengan…

<p></p>

Staf Umum

Imam Soleh Jika Anda mencari orang yang mendapat predikat karyawan teladan PSHK sebanyak tiga kali, inilah orangnya. Berkat loyalitas dan kerja keras dalam melakukan pekerjaan, ia layak mendapatkannya pada 2008, 2009, dan 2010. Loyalitasnya selama 17 tahun terbayar. Kerja kerasnya terus berlanjut. Namanya adalah Imam Soleh, akrab dipanggil Ole. Kesehariannya, ia bertanggung jawab dalam mengelola…

Giri Ahmad Taufik PhD Candidate – Griffith University (saat ini) Magister of Laws – Melbourne University (2010) Sarjana Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Padjadjaran (2005) Giri, dia biasa dipanggil, terlibat dalam berbagai judul penelitian dan advokasi sejak bergabung di PSHK pada 2010. Penelitian pertamanya adalah “Catatan Kinerja DPR Tahun 2010” yang merupakan penelitian reguler PSHK…

Deputi Direktur

Fajri Nursyamsi Magister Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia (2016) Sarjana Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia (2009) Fajri Nursyamsi merupakan Deputi Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Ketua Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.  Fajri memiliki keahlian dalam bidang hukum tata negara, perundang-undangan, dan advokasi…