Pada Rabu, 23 Mei 2017, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (Yayasan AHP), sebuah yayasan yang didirikan oleh para lawyer firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerja sama pemberian dukungan pengembangan organisasi bagi PSHK. Penandatanganan MoU dilakukan oleh…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (Yayasan AHP), sebuah yayasan yang didirikan oleh para lawyer firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerja sama pemberian dukungan pengembangan organisasi bagi PSHK. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Yayasan AHP, Ahmad Maulana…
Universitas Koc menjadi tempat konferensi tahunan bertajuk Sixth Annual YCC Global Conference yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Perbandingan Hukum Amerika (American Society of Comparative Law). Lebih dari seratus peserta hadir dalam konferensi yang diadakan pada 27—29 April 2017. Setelah melalui tahapan seleksi abstrak, tiga orang peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) hadir untuk mempresentasikan…
Pada 20 April lalu, sekitar 20 mahasiswa program Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia melakukan kunjungan ke Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda perkuliahan di FKM. Para mahasiswa diterima oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK. Sholikin memulai diskusi dengan memaparkan sejarah dan perkembangan PSHK. Selanjutnya selama kurang…
Universal Periodic Review (UPR) adalah mekanisme evaluasi terkait situasi hak asasi manusia di suatu negara oleh negara-negara lain. Forum ini dilakukan secara berkala dalam skema Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UPR berdiri melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/251 pada 15 Maret 2006 yang memberikan mandat kepada Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan…
Chusnul Chasanah, peneliti PSHK, bergabung dalam pelatihan gender dan inklusi sosial. Ketidakadilan berbasis gender masih terjadi di Indonesia seperti yang tercantum dalam laporan Komnas Perempuan. Ketidakadilan itu pun mungkin terjadi akibat ketidaktahuan akan konstruksi sosial yang malah memperkeruh keadaan. Itulah alasan pelatihan terkait gender dan inklusi sosial diadakan pada 21—22 Maret 2017 di Hotel Arion…
Gugatan sederhana merupakan penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata yang sederhana dan bernilai kecil. Di negara lain, gugatan sederhana biasa dikenal dengan istilah small claims court atau small claims settlement. Di Indonesia, gugatan sederhana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan sejak 7…
Terik matahari tengah berada di puncaknya ketika tim peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menyusuri jalan-jalan kecil untuk menemui Musa Sanjaya, pengguna pertama mekanisme gugatan sederhana di Surabaya. Bermodalkan alamat yang didapat dari petugas pengadilan, Mulki Shader (peneliti PSHK) dan Liza Farihah (peneliti LeIP)…
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) melakukan kunjungan ke Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). . Kunjungan yang dilakukan oleh 15 mahasiswa FKM program studi Magister Epidemiologi dengan Peminatan Epidemiologi merupakan salah satu cara untuk melengkapi tugas Mata Kuliah Komunikasi Interpersonal dan Advokasi. Kunjungan itu diselenggarakan pada 11 Oktober 2016 dengan…