Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menimbulkan berbagai penafsiran yang dianggap menjerat banyak korban.Aparat penegak hukum cenderung fokus pada pembuktian “merugikan keuangan negara” daripada unsur lain yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Diskusi mengenai “Pemaknaan Pasal 2 dan 3 UU Korupsi: Norma dan Praktiknya”…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai peran Komisi Yudisial masih pasif dalam melakukan seleksi calon hakim agung. Selama ini, kata Miko, lembaga pemantau hakim itu dianggap tidak pernah menjaring hakim agung yang potensial hingga ke berbagai daerah. “Kami meminta Komisi Yudisial tidak hanya pasif menerima lamaran calon hakim…
Justice delayed is justice denied. Begitulah kira-kira ungkapan yang sering didengungkan berkaitan dengan akses kepada keadilan. Akses kepada keadilan diberikan agar masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme hukum yang disediakan. Namun demikian, praktik hukum acara perdata di pengadilan selama ini dikeluhkan rumit, lama, dan mahal. Hal itu menyebabkan masyarakat menghindari penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, apalagi…
JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti pusat studi hukum dan kebijakan, Miko Ginting, mengungkapkan, kriminalisasi tak hanya terjadi pada pejabat negara, seperti pimpinan KPK. Ia menyebutkan, kriminalisasi juga sering terjadi pada masyarakat sipil, seperti buruh dan petani. “Tahun 2000 ada seorang anggota serikat buruh yang dipidanakan oleh sebuah perusahaan pembuat sandal karena memakai contoh produknya saat shalat Jumat.…
Prosesi groundbreaking proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung telah dilaksanakan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menegaskan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh pihak China tanpa jaminan pemerintah. “Saya perlu jelaskan karena banyak simpang siur terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dibangun 2017. Pemerintah sudah merapatkan dan sudah mengevaluasi hasil kajian Boston Consulting…
Setelah mundur dari kursi Ketua DPR, Setya Novanto ditempakan Partai Golkar duduk sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Partai pimpinan Aburizal Bakrie itu seakan tak mengambil pelajaran dari kasus yang menimpa Setya Novanto. Mestinya, Setya Novanto diganti melalui Pergantian Antar Waktu (PAW), bukan sebaliknya diberikan jabatan prestisius di fraksi. Demikian sekelumit intisari dalam diskusi di…
Pada Kamis, 21 Mei 2015, PSHK menerima tamu dari University of Washington School of Law (Seattle, Amerika Serikat) dan Herat University Law & Political Science Faculty (Herat, Afghanistan). Kunjungan mereka itu dalam rangka mengenal lebih dekat PSHK sebagai organisasi penelitian dan advokasi serta mendapatkan informasi mengenai Indonesia Jentera School of Law (IJSL). University of Washington…
Jauh sebelum pembahasan dimulai, Aliansi KUHP telah merekomendasikan agar Pemerintah terlebih dahulu mengesahkan terjemahan resmi dari KUHP yang saat ini berlaku dengan Keputusan Presiden.
Aliansi KUHP menyarankan agar Pemerintah dan DPR terlebih dahulu menghapus pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi untuk diatur atau pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi.