Sekitar 30 mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia melakukan kunjungan ke kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada Kamis (16/5/2019). Kunjungan tersebut bertujuan menggali pengetahuan dan pengalaman tetang advokasi kebijakan. Di awal pertemuan, Guru Besar FKM UI Prof Hadi Pratomo yang mendampingi mahasiswa menyampaikan kunjungan ini merupakan bagian dari perkuliahan Advokasi Kesehatan. Direktur…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, bekerja sama dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), menyelenggarakan Seminar Kerangka Analisa Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Hak Penyandang Disabilitas sebagai Alat Monitoring dan Advokasi di Indonesia pada Selasa (22/1/2019) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber adalah tim peneliti PSHK, Fajri…
Untuk pertama kalinya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia (PSHK) memberikan pelatihan tentang penelitian dan advokasi kebijakan kepada lembaga Judicial System Monitoring Programme (JSMP) Timor Leste. Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 2 – 4 Mei 2018 yang diikuti oleh enam orang. Pada sesi pembukaan, Mulki…
Untuk pertama kalinya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia (PSHK) memberikan pelatihan tentang penelitian dan advokasi kebijakan kepada lembaga Judicial System Monitoring Programme (JSMP) Timor Leste. Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 2 – 4 Mei 2018 yang diikuti oleh enam orang. Pada sesi pembukaan, Mulki…
Pada 30 Mei 2017, PSHK dan SurveyMeter yang tergabung dalam Pokja Advokasi Data mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta dari berbagai instansi pemerintah, antara lain Komisi Informasi DKI Jakarta, Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hingga Kementerian Keuangan. Tujuan penyelenggaraan FGD ini adalah mengkonfirmasi temuan FGD…
Sebuah slide menunjukkan perempuan berhijab pada tiga situasi berbeda. Situasi pertama, seorang perempuan berbaju panjang membawa bayi dengan mengenakan burqa (penutup wajah) dalam situasi perang. Situasi kedua, seorang perempuan mengenakan baju panjang dan jilbab dengan wajah masih terlihat di sebuah lembaga pendidikan. Situasi ketiga, dua perempuan mengenakan burkini (baju renang yang menutup badan) berlarian di…
“Hierarki Peraturan Perundang-undangan” merupakan salah satu materi dalam mata kuliah advokasi kesehatan di fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Untuk materi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, PSHK diminta mengisinya selama beberapa semester terakhir. Mata kuliah Advokasi Kesehatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa FKM. Bahkan, informasi dari Prof. Hadi Pratomo yang mengampu mata kuliah…
Tidak mudah bagi seorang tuna rungu untuk dapat bersosialisasi dan memiliki pengetahuan akan suatu informasi pada saat ini. Permasalahan yang dikemukakan sangat beragam, mulai dari fasilitas yang minim, sepertiinterpreter, sampai pola pendidikan yang tidak memberikan tempat bagi anak tuna rungu untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemapuannya.
Kepada DPD, Pokja bertemu dengan Wakil Ketua Pimpinan DPD, yaitu Ratu Hemas. Beliau menyambut baik usulan dari Pokja dan berjanji akan menindaklanjuti usulan itu dengan memasukkan RUU Penyandang Disabilitas sebagai salah satu RUU yang didorong oleh DPD untuk masuk Prolegnas 2015.