Perubahan Sudut Pandang UU Disabilitas untuk Implementasi di Kabupaten Bandung Barat

Dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan cara pandang baru terhadap isu disabilitas, Bandung Independent Living Center atau Bilic mengadakan kegiatan workshop tentang Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Workshop yang diadakan di Hotel Grand Hani Lembang, Bandung itu ditujukan kepada segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat,…

Monitoring Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Jember

“Dalam memeriksa perkara gugatan sederhana, kemampuan dan skill saya sebagai mediator sangat diuji. Ini melebihi ketika memeriksa perkara perdata biasa.” Itulah ungkapan salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Jember ketika menceritakan pengalamannya menangani perkara gugatan sederhana. Berbeda dengan penyelesaian perdata biasa, Hakim dalam gugatan sederhana dituntut aktif  dalam memberikan keterangan yang berimbang kepada Para Pihak.…

Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana

Sejumlah 96 Ketua Pengadilan Negeri dari berbagai penjuru Indonesia mengikuti Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana bagi Ketua Pengadilan Negeri. Acara itu diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) bekerja sama dengan Badilum. Pemberian soal pre-test mengawali acara yang…

Memangkas Kerumitan Peradilan Perdata

Bimo Prasetio, seorang advokat, mengungkapkan bahwa keharusan para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan perkara gugatan sederhana cukup efektif. Bimo sebagai pimpinan salah satu kantor konsultan hukum di Jakarta Selatan memiliki sengketa yang nilainya terhitung kecil untuk skala Jakarta. Mengetahui Mahkamah Agung mengeluarkan pengaturan baru, yakni gugatan sederhana, Bimo mencoba mendaftarkan perkaranya di Pengadilan…

Beasiswa Jentera dan Munir Said Thalib Scholarship: Perpanjangan Waktu

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Jentera) didirikan dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK). Sebagai institusi yang memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum, Jentera didukung oleh deretan akademisi dan praktisi hukum terkemuka di Indonesia. Jentera membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan SMA/sederajat dengan prestasi…

Tentang Kami

EnglishBahasa PSHK Establishment of a socially responsible law or towards socially responsible lawmaking is the vision of the Indonesian Center for Law and Policy Studies or commonly referred to as PSHK. Founded in 1998, PSHK is a research and advocacy institution for legal reform, focusing on legislation and justice. In the field of legislation, PSHK…

Siapa Kami

EnglishBahasa PSHK Establishment of a socially responsible law or towards socially responsible lawmaking is the vision of the Indonesian Center for Law and Policy Studies or commonly referred to as PSHK. Founded in 1998, PSHK is a research and advocacy institution for legal reform, focusing on legislation and justice. In the field of legislation, PSHK…

KONSTRUKSI “KEDAULATAN RAKYAT” DALAM LEGISLASI

GAGASAN KEDAULATAN RAKYAT   Suatu gagasan dalam dunia ilmu lahir dalam suatu konteks dan mengalami banyak perkembangan dalam perspektif waktu. Makalah yang membahas mengenai bagaimana kedaulatan rakyat dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan harus beranjak pertama kali dari konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. Secara prinsip, gagasan mengenai kedaulatan sebagai ‘kekuasaan tertinggi’ seringkali diterima begitu saja Konsep “kedaulatan”…

Gugatan Sederhana Demi Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan

  “Kami telah gencar menyebarkan informasi mengenai gugatan sederhana, namun sampai sekarang masih belum ada gugatan sederhana yang didaftarkan,” ujar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nurhakim. Ungkapan itu disampaikan pada salah satu sesi kegiatan “Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana bagi Ketua Pengadilan Negeri” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) pada 27—29 April 2016…