The Pre-trial Process Could Not Invalidate the Suspect Status of Budi Gunawan The Supreme Court Judge Selection Process and the Enrolment of a Former Constitutional Court Judge Parliament’s Updated Code of Ethics Hinders Process of Law Enforcement towards MPs Guarding the 2015-2019 National Legislation Program (Prolegnas) Legal Policy The Pre-trial Process Could Not Invalidate the…
President Jokowi Should Cancel Budi’s Appointment and Propose New Candidate Collective and Collegial Decision Making in the KPK President’s Prerogative Rights in Police Chief Appointment Government Regulation In Lieu of Law on Immunity Cannot Fix the KPK’s Current Woes Police Must Issue a Warrant to Terminate Investigation (SP3) into Bambang Widjojanto President Jokowi Should…
The Supreme Court’s Incorrect Step Regarding Circular Letter No. 7/2014 A New Mechanism in Constitutional Judge Selections Constitutional Court decisions on the Societal Organization Law Supreme Court The Supreme Court’s Incorrect Step Regarding Circular Letter No. 7/2014 A step from the Supreme Court in issuing Circular (Surat Edaran) No. 7/2014 on the Request for Submission…
Legal Policy Which Agency Should Carry On The Duties of The Former National Law Commission? The National Law Commission (KHN), which was established during the reign of President Abdurrahman Wahid through Presidential Decree No. 15 Year 2000, was officially dissolved through Presidential Regulation No. 176 Year 2014 on 4 December 2014. The National Law…
Bisa dibayangkan, jika sekitar 3 juta orang pelanggar tersebut harus menempuh sidang tilang setiap tahunnya menemui pengalaman buruk di Pengadilan, setidaknya terdapat 3 juta persepsi negatif yang berkembang di masyarakat mengenai Pengadilan. Harus diakui bahwa persepsi tentang pengadilan yang ditemui pada sidang perkara tilang bisa dengan mudah menyebar ke kelompok masyarakat yang lebih luas.
Law Policy Foreign Vessel Sinking Regulation On Friday, December 5, 2014, Indonesian Navy sank down three foreign vessels in Anambas Waters, Riau. Commander of the Western Regions RI Fleet Admiral, Widodo, said that the three foreign vessels could not provide necessary documents and were caught fishing in Indonesian territory on November 2, 2014. All…
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, pemerintah mendorong setiap lembaga negara dan lembaga pemerintah (termasuk lembaga penegak hukum) untuk melakukan penganggaran dengan mekanisme Performance-Based Budgeting atau penganggaran berbasis kinerja. Ketersediaan data kinerja lembaga, termasuk di dalamnya berupa statistik, menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mendukung perencanaan dan penganggaran lembaga yang bersangkutan dalam rangka pembangunan nasional. Apalagi, setiap…
Sejak diterbitkannya Buku Statistik Penegakan Hukum 2007 dan 2008 pada 2010 lalu, belum diketahui bagaimana pengaruh atau dampak penerbitan buku itu dalam mendorong pemanfaatan data statistik oleh lembaga penegakan hukum dalam pengambilan kebijakan yang berbasis evidence dan oleh masyarakat terkait dengan kebutuhan pemanfaatannya.
House of Regional Representatives DPD’s Initiative to Propose Bill of Persons with Disabilities On 18 November 2014, the House of Regional Representatives (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) held a focus group discussion entitled “Urgency of National Lawmaking about People with Disabilities”. During the FGD, the DPD presented their research report about the urgency of People with…