Saat ini pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membentuk holding pertambangan. Adapun pembentukan holding pertambangan tersebut akan melibatkan tiga perusahaan tambang pelat merah, yakni PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Dan induk usaha holding tersebut adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Faiz Aziz, Direktur…
JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan terhadap panitera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap perkara di pengadilan yang terus berulang menunjukkan adanya kelemahan sistem manajemen perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Terjadinya suap perkara yang melibatkan panitera tidak bisa dibebankan sebagai kesalahan perseorangan semata, sebab hal itu terjadi karena sistem yang ada tidak…
In 2013 Supreme Court (MA) cases statistics report, MA reported almost 96,40 % of 3.386.149 criminal cases in trial were traffic violation cases. The significant number of traffic violation also cover roughly around the same number in 2012 court statistic report. It is roughly estimated more than 3 million people must go to the…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting, menilai tidak ada perkembangan signifikan dari pengungkapan kasus teror kepada Novel Baswedan. Apabila pengungkapan kasus teror itu masih dilakukan oleh Polri, maka dikhawatirkan penanganan kasus tidak akan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk Tim Investigasi Independen. “Proses pengungkapan demikian ada hal yang…
Merdeka.com – Kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan hingga saat ini belum menemukan titik terang. Kali ini koalisi peduli KPK yang terdiri dari Indonesia Corupption Watch (ICW), Amnesty International Indonesia (AII), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendatangi KPK guna mencari tahu perkembangan investigasi kasus penyerangan Novel beberapa…
Satu bulan berlalu, polisi belum juga menangkap pelaku di balik peristiwa penyerangan air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan pada Selasa (11/4) Sejumlah LSM anti korupsi antara lain Indonesian Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Amnesty International Indonesia, meminta Presiden Jokowi menerbitkan keputusan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus…
Disahkannya penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4), sangat kontroversial. Bukan hanya karena keributan yang terjadi lantaran keputusan tidak diambil secara demokratis. Akan tetapi, secara substansi penggunaan hak angket ini juga terlihat sangat diwarnai kepentingan DPR untuk melindungi anggota-anggotanya dari jerat hukum. Hak angket ini dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…
Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Hukum Pidana dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai, penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan sebagai upaya mengganggu proses hukum. Insiden ini menunjukan adanya perlawanan terhadap agenda pemberantasan korupsi “KPK dan Kepolisian perlu selidiki potensi kaitan antara teror terhadap Novel dengan upaya obstruction of justice sesuai dengan…
Jakarta, GATRAnews – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta polisi segera mengungkap dan menangkap pelaku serta aktor di balik aksi teror penyiraman air keras ke muka penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. “Kami menuntut pihak kepolisian segera bekerja dengan serius untuk menemukan pelaku serangan keji ini,” tandas Miko Ginting, peneliti dari PSHK…