TEMPO.CO, Jakarta – Penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi makin meluas. Peneliti hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, memaparkan tiga alasan bahwa UU KPK tak perlu diubah. “Tidak ada politik legislasi yang jelas dalam revisi Undang-Undang KPK,” ujar Bivitri ketika ditemui di PSHK, Kamis, 11 Januari 2016. Pertama, Bivitri menjelaskan bahwa…
Pada Kamis, 11 Februari 2016, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengadakan konferensi pers yang berlokasi di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev. Kegiatan itu diadakan dalam rangka menyampaikan gagasan koalisi mengenai alasan mengapa Undang-Undang KPK (UU KPK) sebenarnya tidak perlu direvisi saat ini. Lola Easter (Indonesia Corruption Watch) membuka acara dan bertindak sebagai moderator dengan Bivitri Susanti…
JAKARTA, KOMPAS — Pelimpahan berkas dakwaan atas nama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan ke Pengadilan Negeri Bengkulu dikhawatirkan akan membuat situasi komisi antirasuah itu menjadi tidak nyaman. Kinerja para pegawai KPK juga dikhawatirkan terganggu karena mereka merasa tidak dilindungi saat menunaikan tugas. Oleh karena itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera membahas pelimpahan…
The five newly elected Corruption Eradication Commission (KPK) commissioners have been sworn in by President Joko “Jokowi” Widodo. After the ceremony at the State Palace, the new commissioners went to the KPK office to participate in the handover ceremony. However, two previous KPK commissioners, Abraham Samad and Bambang Widjojanto were not in the handover pictures.…
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi memprotes keras masuknya revisi UU KPK ke dalam prolegnas. Koalisi juga mengkritik Taufiequrrachman Ruki selaku Plt Ketua KPK yang turut mendukung dilakukannya revisi. Koalisi yang terdiri ICW, YLBHI dan PSHK itu lantas mendatangi Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.45 WIB, Rabu (16/12/2015).…
RMOL. Tak sepantasnya Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) berdiam diri dalam kasus rekaman Freeport. Demikian disampaikan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 9/12). “KPK dapat menjalankan kewenangannya dalam supervisi dan koordinasi sebagaimana diamanatkan UU KPK terhadap proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung,” ungkap Miko. Bahkan, lanjutnya, dalam…
VIVA.co.id – Pengusutan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto dinilai mulai menuju ke arah yang mengecewakan. Salah satu indikasinya adalah keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa Setya Novanto sebagai Teradu secara tertutup. “Menunjukkan bahwa MKD tidak punya semangat transparansi dan akuntabilitas, bahkan cenderung penuh dengan kepentingan politik…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat Presiden Joko Widodo terkait 8 (delapan) nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Seleksi (Capim KPK) yang lolos seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel), pada September 2015 lalu. Kini sudah lewat 2 (dua) bulan sejak surat tersebut diterima, Komisi III DPR RI belum juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) terhadap para Calon Pimpinan KPK. Padahal,…
Satu Tahun Jokowi dan Masa Depan KPK Sudah genap 1 (satu) minggu sejak Kabinet Kerja Jokowi-JK berumur 1 (satu) tahun, dan dalam masa satu tahun tersebut, belum banyak perubahan yang terjadi dalam konteks pemberantasan korupsi, terutama penyelamatan KPK. Ada 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan terkait penyelamatan KPK yang menjadi catatan penting menurut Indonesia Corruption…