Kasus Novel Baswedan Dinilai Perkara Institusional, Bukan Personal

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menentang pelimpahan berkas perkara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Menurut peneliti PSHK, Miko Ginting, semestinya sejak awal kasus ini dihentikan karena terlihat jelas dasar untuk mengkriminalisasi. “Ini bukan kasus yang bersifat personal tetapi institusional. Novel Baswedan dikriminalisasi ketika menjalankan tugas dan wewenangnya…

Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Teroris

Berita, PSHK dalam Berita

Metrotvnews.com, Jakarta: Penegak Hukum wajib bertindak tegas terhadap seluruh pelaku teror. Tindakan tegas akan menciptakan stabilitas bagi Indonesia. Koordinator Koalisi Warga Lawan Terorisme Erry Riyana Hardjapamekas menilai sikap tegas yang diberikan penegak hukum dapat menciptakan kondisi aman dan mengantisipasi ancaman serupa terulang. “Kami minta kepada Kapolri beserta jajarannya mengejar dan menangkap semua pelaku baik yang…

Tidak Satu Tetes Darah Pun Halal Ditumpahkan Atas Nama Terorisme!

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh publik yang tergabung dalam Koalisi Warga Lawan Terorisme memberikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa semua pelaku dan jaringan terkait teror bom di kawasan dekat Sarinah, Jakarta Pusat, ditangkap. Dalam keterangan persnya di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jumat (15/1/2016), koalisi ini meminta Presiden segera memerintahkan segenap menteri…

Kualitas Kinerja Legislasi 2015: Dari Ketidakpatuhan Terhadap Syarat Prosedur Hingga Absennya Politik Legislasi

Blog

Ketika mengevaluasi kinerja legislasi dari aspek kuantitas, kita akan mendapatkan fakta yang sama dari tahun ke tahun, bahkan DPR antar periode. Ukuran yang digunakan adalah capaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan, baik untuk prioritas tahunan maupun lima tahunan. Persoalan capaian Prolegnas yang rendah sebenarnya bukan hanya terjadi pada periode…

PSHK: Selama 2015, DPR Tak Taat Prosedur Legislasi

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menemukan kemunduran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi selama 2015. Kemunduran itu adalah ketidakpatuhan DPR terhadap syarat dan prosedur dalam pembuatan undang-undang. “PSHK menemukan adanya sejumlah kemunduran akibat ketidakpatuhan DPR terhadap syarat prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan…

PSHK Dorong Penegak Hukum Tangani Kasus Setnov

Berita, PSHK dalam Berita

Institusi penegak hukum dapat bergerak tanpa menunggu hasil proses etik di MKD Persidangan tertutup dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto atau lebih dikenal ‘papa minta saham’  mendapat penilaian negatif. Soalnya harapan publik agar persidangan dapat terbuka ternyata kandas. Persidangan tertutup MKD itu dinilai meragukan.…

MKD Dinilai Meragukan, Kasus Novanto Harus Dituntaskan Lewat Proses Hukum

Berita, PSHK dalam Berita

Jakarta – Pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ketua DPR Setya Novanto dianggap tidak transparan dan cenderung penuh dengan kepentingan politik kerena dilakukan secara tertutup. Kasus Novanto didesak untuk diusut tuntas secara hukum tanpa menunggu proses MKD selesai. “Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR-RI Setya Novanto sejak awal sudah beririsan dengan dugaan pelanggaran hukum.…

Ikut Tangani Kasus Papa Minta Pulsa, Kejagung juga Perlu Diawasi

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA – Pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), semakin hari kian mencemaskan. Keputusan untuk memeriksa Novanto sebagai teradu secara tertutup, dianggap sebagai bukti bahwa MKD tidak punya semangat transparansi dan akuntabilitas, bahkan cenderung penuh dengan kepentingan politik praktis. “Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto sejak awal sudah…

Kasus Setya Novanto Harus Tuntas

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, (PRLM).-‎ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai pemeriksaan etik terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto, oleh Mahkamah Kehormatan Dewan semakin hari semakin mencemaskan. Keputusan untuk memeriksa Setya Novanto sebagai teradu secara tertutup menunjukkan bahwa MKD tidak punya semangat transparansi dan akuntabilitas, bahkan cenderung penuh dengan kepentingan politik praktis. “Dugaan pelanggaran etik yang…