Jakarta, GATRAnews – Angket DPR untuk memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka bukti rekaman tentang keterangan mantan Anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani, merupakan upaya untuk mengaburkan penanganan perkara megakorupsi e-KTP. “Pengajuan Hak Angket adalah proses politik yang berpotensi mengaburkan pengusutan megakorupsi e-KTP,” kata Miko Ginting, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan…
Metrotvnews.com, Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata dianggap mengaburkan pengertian korupsi. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dianggap tidak tepat. “Dengan adanya putusan ini, maka dampak yang akan terjadi adalah pengusutan kasus korupsi berdasarkan…
TEMPO.CO, Jakarta – A researcher from the Indonesian Law and Policy Studies Center (PSHK), Miko Ginting, considers the instruction issued by the Indonesian Police Chief on the matter of search and seizure against the criminal procedure code. A telegram issued by the National Police on December 14, 2016, to the members of the police force, said that other…
Anti Corruption Summit (ACS) II dihelat. Ratusan akademisi dan penggiat antikorupsi—termasuk Estu Dyah dari PSHK dan Fritz Edward Siregar dari STHI Jentera—berkumpul di Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada (UGM) dimotori Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) menjadi tuan rumah kegiatan yang berlangsung pada 25—26 Oktober 2016. Tujuannya memperkuat peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi. Pada hari pertama,…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting menilai bahwa wacana tentang biaya sosial bagi terpidana korupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR. Sebab, wacana tersebut bisa menjadi langkah konkret dalam menindak korupsi. Selain itu, kata Miko, hingga kini belum ada aturan yang ada selama ini…
August 17th is Indonesia’s independence day. In this special month, our current edition tries to address subjects significant to the country in terms of law reform. How the Constitutional Court plays their significant role in the country’s democratisation process seems to be taken for granted by other state institutions. Or the fact that returning to…
EnglishBahasa PSHK Establishment of a socially responsible law or towards socially responsible lawmaking is the vision of the Indonesian Center for Law and Policy Studies or commonly referred to as PSHK. Founded in 1998, PSHK is a research and advocacy institution for legal reform, focusing on legislation and justice. In the field of legislation, PSHK…
EnglishBahasa PSHK Establishment of a socially responsible law or towards socially responsible lawmaking is the vision of the Indonesian Center for Law and Policy Studies or commonly referred to as PSHK. Founded in 1998, PSHK is a research and advocacy institution for legal reform, focusing on legislation and justice. In the field of legislation, PSHK…
Aktivitas Penelitian Blog PSHK Dalam Berita PodcastLaw Motion Siaran PersLawmetricsDigitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: Online Dispute ResolutionPengesahan Prolegnas Prioritas dari 2015-2021 Selalu TerlambatGugatan SederhanaCapaian Minim Di Tahun Politik8 Prioritas Hukum 2019Permasalahan Proses Legislasi UU Cipta Kerja