Rencana pemerintahan Jokowi ajukan PK atas vonis MA hambat upaya cegah kebakaran hutan dan lahan

Blog

Berita Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi dari pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada tahun 2015 sempat mendominasi media massa pada pertengahan Juli lalu. Putusan MA tersebut memperkuat putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan Jokowi beserta jajarannya lalai hingga menyebabkan kasus kebakaran hutan dan wajib membenahi peraturan terkait dengan tata…

Formasi Khusus Disabilitas CPNS 2018: Pisau Bermata Dua

Blog

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) akan melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada September 2018. Seperti halnya dua seleksi CPNS sebelumnya pada 2017, KemenPANRB kembali membuka formasi khusus penyandang disabilitas. Kebijakan itu merupakan upaya Pemerintah dalam memenuhi amanat dari Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun apakah kebijakan itu…

PEMBATALAN KELULUSAN DOKTER GIGI ROMI DISKRIMINATIF

Siaran Pers

Siaran Pers Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas Pembatalan kelulusan Dokter Gigi Romi Syofpa Ismael dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, diskriminatif dan melanggar semangat pemenuhan HAM di Indonesia. Selain itu, tindakan pembatalan kelulusan karena alasan kondisi disabilitas itu melanggar ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang…

Tidak hanya di Amerika, kekerasan seksual di kampus juga marak di Indonesia

Blog

Lambannya penanganan kasus kekerasan seksual di universitas-universitas menunjukkan sebuah ironi. Kampus yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendidik masyarakat justru terkesan tidak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dengan membiarkan mereka lepas dari hukuman. Tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual inilah yang mengakibatkan tingginya kasus kekerasan seksual di universitas. Di Amerika, pada…

Kabinet baru Jokowi: Langkah yang harus diambil Jokowi untuk membentuk kabinet yang lebih baik

Berita Reformasi Regulasi, Blog, Reformasi Regulasi

Dalam waktu dekat Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan mengumumkankabinet baru. Dalam pidato pertama Jokowi sebagai presiden terpilih, salah satu rencana yang ditekankan adalah reformasi struktural pada lembaga-lembaga pemerintahan agar semakin sederhana dan lincah menuntaskan kerja. Jokowi harus membenahi aturan kementerian yang saling tumpang tindih dan buruknya sistem pengawasan untuk memastikan kabinet yang baru berjalan optimal. Tulisan ini berusaha…

Penyelesaian RUU Pembentukan Peraturan Harus Jadi Perhatian Khusus Pembentuk UU

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Presiden disarankan segera menugaskan Menkumham dalam proses pembahasan revisi UU 12/2011 sebagai prioritas utama dalam kurun waktu dua bulan ke depan. Badan Legislasi DPR tengah menyusun draf Revisi Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ditargetkan rampung akhir Juli 2019. Hal ini untuk mengantisipasi sejumlah RUU yang tidak selesai dibahas DPR dan pemerintahan…

Pembahasan RUU Terkatung-Katung, Solusi Carry Over Diperjuangkan

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Sebenarnya sangat bergantung pada komitmen pembentuk Undang-Undang. Nasib RUU KUHP mungkin dapat berubah jika kebijakan carry over diterima dan disetujui DPR dan pemerintah dalam proses revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selama ini, RUU yang mandeg pembahasannya hingga dua periode harus diulang mulai dari nol. RUU yang tak berhasil disahkan dalam…

Pembukaan Pos Pengaduan Masyarakat terhadap Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK

Siaran Pers

Pada tanggal 11 Juli lalu Panitia Seleksi Pimpinan KPK telah resmi mengumumkan para pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari 376 pendaftar, setidaknya 192 orang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Latar belakang pekerjaan pun beragam, mulai dari penegak hukum, aparatur sipil negara, advokat, hingga sektor swasta turut mencoba peruntungan untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.…

DPR Bakal ‘Kebut’ Pembahasan RUU Pembentukan Peraturan Perundangan

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Untuk mengatasi persoalan pembahasan RUU yang belum rampung dapat dilanjutkan oleh DPR dan pemerintahan periode berikutnya. Disarankan revisi UU 12/2011 dilakukan terbatas, hanya mengesahkan aturan mekanisme carry over pembahasan RUU agar bisa segera diberlakukan. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menganggap revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan mendesak untuk segera…