Siaran Pers Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) atas Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016

Siaran Pers

3 PRIORITAS DPR PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2015-2016 Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, DPR dihadapkan pada tiga prioritas agenda. Ketiga prioritas itu, yakni evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016, tindak lanjut temuan BPK, dan tindak lanjut usul pemberhentian Wakil Ketua DPR yang diajukan oleh Fraksi PKS. EVALUASI PROLEGNAS PRIORITAS 2016…

Gugatan Sederhana Demi Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan

Aktivitas, Berita, Highlight

  “Kami telah gencar menyebarkan informasi mengenai gugatan sederhana, namun sampai sekarang masih belum ada gugatan sederhana yang didaftarkan,” ujar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nurhakim. Ungkapan itu disampaikan pada salah satu sesi kegiatan “Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana bagi Ketua Pengadilan Negeri” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) pada 27—29 April 2016…

Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental

Blog

Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental [i] Bivitri Susanti [ii] 1. PENDAHULUAN Makalah ini saya sampaikan untuk memberikan pendapat mengenai Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,…

Benih Represi terhadap Ormas dan Legitimasinya

Aktivitas, Highlight

Penyampaian hasil pemantauan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dalam pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dilaksanakan pada Senin, 4 April 2016, pukul 13.00.  Audiensi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum dan Hak  Asasi Manusia itu dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan…

DPR Dinilai Masih Gagap dalam Tentukan Materi Perundang-undangan

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, menilai DPR masih gagap dalam mengatur materi mana yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Menurut Ronald, dalam daftar prioritas program legislasi nasional 2015-2019 terdapat beberapa materi yang diusulkan oleh DPR yang sebenarnya tidak perlu diatur dalam level UU. “DPR terlalu memaksakan suatu materi…

Hiper Regulasi, Tantangan Pembenahan Regulasi di Indonesia

Blog

Salah satu kecenderungan yang bisa dilihat dari perkembangan perundang-undangan di Indonesia adalah banyaknya persoalan yang ingin diatur dalam undang-undang. Seolah-olah undang-undang menjadi obat yang paling ampuh untuk mengatasi persoalan yang ada. Sebagai contoh, untuk mengatasi permasalahan hubungan antar umat beragam, muncul usulan untuk membentuk undang-undang yang mengatur kerukunan antar umat beragama. Contoh lain, merespon aksi…

Kualitas Kinerja Legislasi 2015: Dari Ketidakpatuhan Terhadap Syarat Prosedur Hingga Absennya Politik Legislasi

Blog

Ketika mengevaluasi kinerja legislasi dari aspek kuantitas, kita akan mendapatkan fakta yang sama dari tahun ke tahun, bahkan DPR antar periode. Ukuran yang digunakan adalah capaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan, baik untuk prioritas tahunan maupun lima tahunan. Persoalan capaian Prolegnas yang rendah sebenarnya bukan hanya terjadi pada periode…

Penguatan Kerangka Hukum Efek Syariah Melalui Revisi Undang-Undang Pasar Modal

Blog

Keuangan atau pasar modal syariah merupakan diantara ujung tombak perekonomian yang berkembang pesat selama dua dekade terakhir di Indonesia. Pertama kali muncul pada 1991 melalui kehadiran Bank Muamalat yang diikuti oleh munculnya produk reksa dana syariah pada tahun 1997 oleh PT Danareksa Investment Management, keuangan atau pasar modal syariah menjadi andalan sektor jasa keuangan disamping…

Penanaman Modal dan Kepemilikan Saham di Pasar Modal

Blog

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali hendak melakukan revisi atas Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres Daftar Negatif Investasi atau Perpres DNI 2014). Salah satu isu yang mengemuka adalah soal kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik…