EnglishBahasa The Indonesian Law and Policy Study Foundation The Indonesian Law and Policy Study Foundation The Indonesian Law and Policy Study Foundation (YSHK) was established on July 1, 1998. Founded by several academics, advocates and law students, YSHK intends to participate in encouraging various legal reform efforts in Indonesia after the 1998 reform. YSHK began…
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) akan melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada September 2018. Seperti halnya dua seleksi CPNS sebelumnya pada 2017, KemenPANRB kembali membuka formasi khusus penyandang disabilitas. Kebijakan itu merupakan upaya Pemerintah dalam memenuhi amanat dari Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun apakah kebijakan itu…
Peneliti kami, Muhammad Faiz Aziz, menjadi narasumber dalam diskusi Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Rabu (25/4). Dalam pemaparannya, Muhammad Faiz Aziz menyampaikan bahwa implementasi deregulasi di Indonesia sudah ada sejak era Orde Baru, yaitu deregulasi pada tahun 1983 (Penghapusan pagu kredit, suku bunga bebas, dan…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Meridian Institute, Hukumonline.com, Yayasan Barunastra, dan SeventyThre, dengan dukungan dari David and Lucile Packard Foundation melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan konfirmasi dan validasi atas hasil kajian sementara dari Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions, Kamis (9/8), di Jakarta. FGD ini dihadiri…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Meridian Institute, Hukumonline.com, Yayasan Barunastra, dan SeventyThre, dengan dukungan dari David and Lucile Packard Foundation melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan konfirmasi dan validasi atas hasil kajian sementara dari Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions, Kamis (9/8), di…
Pemidanaan terhadap korban pemerkosaan di Jambi adalah gambaran yang paling jelas soal posisi negara ketika merespons korban pemerkosaan. Korban awalnya dituntut 1 tahun penjara oleh penuntut umum, kemudian divonis 6 bulan penjara oleh majelis hakim dengan penerapan Pasal 45A juncto Pasal 77A Undang-Undang Perlindungan Anak. Dia jelas merupakan korban pemerkosaan oleh kakak kandung sendiri. Sebagai…
Rentetan peristiwa terorisme belakangan membuka kembali perbincangan yang sama sekali tidak baru. Namun, ini kerap muncul ketika peristiwa terorisme meluap. Dengan nada “marah”, banyak kalangan menuding hak asasi manusia (HAM) tak relevan diperbincangkan pada kasus terorisme. Tidak hanya isu soal agama dan komunisme, isu HAM pun kerapkali kesannya menjadi komoditas politik. Kita dapat mengunjungi kembali…
Peneliti kami, Muhammad Faiz Aziz, menjadi narasumber dalam diskusi Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Rabu (25/4). Dalam pemaparannya, Muhammad Faiz Aziz menyampaikan bahwa implementasi deregulasi di Indonesia sudah ada sejak era Orde Baru, yaitu deregulasi pada tahun 1983 (Penghapusan pagu kredit, suku bunga bebas, dan…
Menjelang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan/Perppu 2/2017 (yang kemudian menjadi UU 16/2017), sejumlah fraksi menyatakan menolak. Mereka antara lain Fraksi Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Beberapa fraksi seperti Demokrat, PPP, dan PKB mendukung dengan catatan, agar dilakukan revisi (setelah ditetapkan…