RUU Perkumpulan Penting untuk Memberikan Pelindungan dan Kepastian Hukum

Aktivitas

Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan (RUU Perkumpulan) merupakan salah satu RUU yang terdapat di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada periode Prolegnas 2010-2014, RUU Perkumpulan merupakan RUU usulan Pemerintah dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2011, namun belum pernah dibahas. Sementara untuk Prolegnas periode 2015-2019, RUU Perkumpulan diusulkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Pada…

Tak hanya soal rokok batangan: revisi aturan pengendalian tembakau harus lebih keras terhadap industri rokok

Blog

Larangan penjualan rokok batangan di Indonesia tak akan sebatas wacana. Presiden Joko Widodo menegaskan niat itu dalam sebuah pernyataan akhir tahun lalu. Pemerintah memang baru saja memberikan sinyal akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Kepastian itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022…

Pasang-Surut Kebebasan Sipil di Indonesia: Refleksi Akhir Tahun dan Proyeksi 2023

Publikasi, Siaran Pers

Rilis Konferensi Pers Meski sejumlah organisasi pemantau kebebasan sipil telah melaporkan penurunan kualitas demokrasi dalam skala global sejak beberapa tahun terakhir, ruang gerak masyarakat sipil tampaknya akan kian menyusut lebih parah lagi. Di Indonesia, indikasi nyatanya terlihat dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung sejumlah pasal anti-demokrasi. Penolakan publik terus diabaikan dan…

Resiliensi “Civic Space” dan Pengalaman Masyarakat Sipil Bali

Aktivitas, C20, News C20

Sub-Pokja C20 untuk Ruang Gerak Masyarakat Sipil atau C20 Civic Space Sub-Working Group menyelenggarakan “Lokakarya Resiliensi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Civic Space: Pengalaman Bali” pada 3-4 Oktober 2022 di Sanur, Bali. Kegiatan ini melibatkan 19 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) dan universitas di Bali untuk berbagi pengalaman mengenai pelindungan dan perluasan ruang gerak…

Kemerosotan Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia

Blog

RUANG sipil atau civic space di Indonesia terus mengalami kemerosotan. Hal itu terverifikasi dari indeks demokrari dunia yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit (EIU) dalam dua tahun terakhir. Dalam indeks itu, Indonesia selalu mendapat penilaian sebagai negara setengah demokrasi atau demokrasi yang cacat. Bila ditelisik, kemunduran demokrasi Indonesia setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, pandemi…

DPD, Lembaga Negara yang Nyaris Tak Berguna

Blog

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk pada 1 Oktober 2004 dengan harapan dapat menjadi wadah penyalur kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara. Sayangnya, kenyataan yang terjadi jauh dari harapan itu, DPD bahkan nyaris menjadi lembaga negara yang tak berguna. Secara normatif, DPD memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena dibentuk berdasarkan…

Salah Kaprah Kebijakan Perlindungan Penggunaan Internet

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)  Jakarta, 1 Agustus 2022 – Hadirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020) ternyata tidak menyelesaikan persoalan tetapi justru mendorong perlindungan penggunaan internet ke jurang yang lebih dalam dengan sejumlah persoalan. Persoalan tersebut dimulai dari ketidaktepatan…

Penyusutan Ruang Kebebasan Sipil dan Kemunduran Demokrasi Indonesia

Blog

PADA Februari 2022, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis laporan indeks demokrasi 2021. Dalam laporan itu,  posisi Indonesia meningkat dari tahun 2020 tetapi masih sebagai negara setengah demokrasi atau demokrasi yang cacat. Peringkat Indonesia berada setingkat di bawah rezim demokrasi yang ideal, yakni demokrasi penuh. Dari segi peringkat, Indonesia memang mengalami peningkatan, tapi dari segi…