Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Presiden Joko Widodo hari ini, Jumat (24/4) menyatakan bahwa Pemerintah telah menyampaikan permintaan kepada DPR untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Hal itu sejalan dengan pernyataan Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis (23/4) lalu yang meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menunda pembahasan…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang langsung membentuk dan menyerahkan pembahasan RUU Cipta Kerja kepada Panitia Kerja (Panja) harus ditolak karena melanggar prosedur formal legislasi. Langkah itu merupakan penyimpangan dari prosedur pembentukan UU dalam Tata Tertib DPR, melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menggelar webinar seri keduadengan mengusung tema “Implementasi Pendekatan Analisis Biaya-Manfaat dan Risiko dalam Naskah RUU Omnibus Cipta Kerja” Kamis, 16 April 2020. Diskusi daring ini menghadirkan dua orang pembicara,Mova Al Afghani dan Gumilang Aryo Sahadewo. Rangkaian webinar ini merupakan salah satu kegiatan dalam upaya advokasi PSHK untuk mendorong revisi…
Dampak pandemi global COVID-19 ini sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pelemahan perekonomian diproyeksikan akan terjadi selama 4-6 bulan ke depan. Bahkan bisa jadi lebih lama, karena kita belum bisa memprediksikan kapan wabah ini bisa teratasi dengan tuntas. Pada fase awal wabah ini di Indonesia, sektor pariwisata, penerbangan, perhotelan, ritel dan restoran langsung terpukul. Dampak terhadap sektor…
Setelah kurang lebih tiga bulan sejak diumumkan oleh Joko Widodo saat pelantikannya sebagai Presiden periode kedua, kebijakan omnibus law (UU sapu jagat) cipta lapangan kerja mulai kelihatan arah pengaturannya. Kementerian Koordinator Perekonomian pada Jumat, (17/1) lalu menjelaskan isi UU sapu jagat tersebut. Ada 11 klaster pengaturan yang berdampak pada 79 undang-undang dan 1244 pasal.…
Abstract Pemerintah membentuk RUU tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. RUU ini masuk dalam daftar prioritas Prolegnas Tahun 2020 dan diharapkan dapat meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) Indonesia di dunia khususnya terkait indikator memulai usaha (starting a business) yang tertinggal dari negara tetangga dan menjadi peringkat kelima di…
Pada hakikatnya, omnibus law di Indonesia yang belakangan ini sedang marak dibahas, sebenarnya adalah undang-undang biasa saja. Punya julukan “omnibus” bukan berarti kemudian jadi memiliki hierarki baru di luar tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Omnibus juga secara hukum bukan pangkat baru, yang membuat undang-undang omnibus jadi bisa dibentuk lewat jalan pintas dan melupakan partisipasi…
Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa menggeledah kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam kasus dugaan suap politikus PDI-P terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPK masih menunggu izin dari Dewan Pengawas, sebuah badan baru yang didirikan berdasarkan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan tahun lalu. Lambatnya proses penggeledahan ini dapat…
Wujud rancangan omnibus law (undang-undang sapu jagat) terkait lapangan kerja yang disusun oleh pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo mulai terlihat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sempat menjelaskan isi UU yang kemudian disebut RUU Cipta Lapangan Kerja dalam rilis di laman website mereka. Dalam penjelasan yang sudah dihapus tersebut, aturan baru yang merupakan ambisi besar Jokowi untuk menarik investasi ke dalam negeri akan…