Seri terakhir dari rangkaian Seri Seminar Forum Kebijakan Pembangunan (FKP) diselenggarakan pada Selasa (19/2) dengan tema Penegakan Kontrak dan Indeks Kemudahan Berusaha/Ease of Doing Business (EoDB) oleh Mulki Shader, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Akuntabilitas Kewenangan dan Simplifikasi Prosedur: Membangun Sistem Integritas Penegakan Hukum oleh Miko Susanto Ginting, Peneliti PSHK. Mulki…
Seri terakhir dari rangkaian Seri Seminar Forum Kebijakan Pembangunan (FKP) diselenggarakan pada Selasa (19/2) dengan tema Penegakan Kontrak dan Indeks Kemudahan Berusaha/Ease of Doing Business (EoDB) oleh Mulki Shader, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Akuntabilitas Kewenangan dan Simplifikasi Prosedur: Membangun Sistem Integritas Penegakan Hukum oleh Miko Susanto Ginting, Peneliti PSHK. Mulki…
Berbeda dengan sektor jasa keuangan perbankan, sektor pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri terkait dengan transaksi keuangan. Kehadiran teknologi transaksi yang bersifat scriptless sejak lama membuat kepemilikan saham di pasar modal tidak lagi berbentuk sertifikat cetak. Hal itu memiliki konsekuensi bahwa kepemilikan saham hanya tercatat dalam daftar rekening umum yang dikelola oleh lembaga kustodian termasuk perusahaan-perusahaan…
Saat ini pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membentuk holding pertambangan. Adapun pembentukan holding pertambangan tersebut akan melibatkan tiga perusahaan tambang pelat merah, yakni PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Dan induk usaha holding tersebut adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Faiz Aziz, Direktur…
PEMERINTAH akhirnya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017. Mengingkari pernyataan sebelumnya untuk menempuh jalur peradilan, pemerintah malah mengambiljalan pintas, atas alasan kegentingan, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) yang menihilkan proses pembubaran melalui pengadilan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti…
Universal Periodic Review (UPR) adalah mekanisme evaluasi terkait situasi hak asasi manusia di suatu negara oleh negara-negara lain. Forum ini dilakukan secara berkala dalam skema Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UPR berdiri melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/251 pada 15 Maret 2006 yang memberikan mandat kepada Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan…
Gugatan sederhana merupakan penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata yang sederhana dan bernilai kecil. Di negara lain, gugatan sederhana biasa dikenal dengan istilah small claims court atau small claims settlement. Di Indonesia, gugatan sederhana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan sejak 7…
Penataan kota akhir-akhir ini telah menjadi salah satu fokus banyak kepala daerah. Salah satu kebijakan penaatan kota yang dijalankan adalah penataan perkampungan urban yang identik dengan kekumuhan, kepadatan, perusakan lingkungan dan penyakit. Hal ini tampaknya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, setelah berbagai program penataan taman-taman kota, Tentu langkah ini patut diapresiasi dan didukung.…
Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas, telah menjadi perdebatan karena dianggap menghilangkan kewenangan DPR soal privatisasi BUMN. Namun, hal itu ternyata masih sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Pendapat ini disampaikan oleh peneliti Pusat Studi…